JAKARTA, CEKLISSATU – Organisasi Masyarakat Sipil dan Organisasi Hak Perempuan (WROs) menyampaikan 8 rekomendasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Deputy Director of PRAKARSA, Victoria Fanggidae memnerikan rekomendasi yang pertama kepada Pemimpin ASEAN yaitu untuk bekerja bersama dengan komunitas, petani skala kecil, perempuan pemilik usaha untuk menjalankan dan mengembangkan model bisnis yang disesuaikan dengan konteks di wilayah tersebut.
“Khususnya dengan melibatkan mereka dalam proses pembuatan kebijakan, untuk memperkuat peran dan kapasitas koperasi dalam rantai nilai,” kata Victoria, dalam acara Side Event of The 6Th ASEAN Inclusive Business Summit, yang diadakan di Bali, Selasa 22 Agustus 2023.
Baca Juga : Dorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Komunitas ASEAN Komitmen Promosikan Bisnis Inklusif
Rekomendasi selanjutnya untuk peningkatan ekonomi inklusif dalah amenerapkan kebijakan praktik Bisnis Inklusif dan Bertanggung Jawab yang mengintegrasikan komunitas rentan dan berpenghasilan rendah ke dalam rantai nilai bisnis.
Rekomendasi selanjutnya yang disampaikan adalah menerapkan kebijakan praktik Bisnis Inklusif dan Bertanggung Jawab yang mengintegrasikan komunitas rentan dan berpenghasilan rendah ke dalam rantai nilai bisnis.
Selanjutnya adalah untuk melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil secara bermakna, terutama dalam membentuk alat pengukuran dampak yang transparan dan terstandarisasi serta kerangka pelaporan.
“Keempat, Kepada Pemimpin ASEAN untuk mendirikan mekanisme pendanaan jangka panjang dan khusus atau instrumen keuangan yang menyediakan modal terjangkau untuk inisiatif bisnis inklusif dan bertanggung jawab,” ujar Victoria.
Selanjutnya adalah memperkuat komitmen Negara Anggota ASEAN untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi sektor swasta, wiraswasta, dan komunitas untuk mengadopsi dan berbagi inovasi teknologi di seluruh Kawasan.
Keenam, Kepada Pemimpin ASEAN untuk mendorong kerja sama lintas kementerian sektor dan lembaga pemerintah untuk memberikan dukungan terhadap care economy yang akan meningkatkan dan memperluas partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi.
“Kepada Pemimpin ASEANami memint untuk memperkuat kualitas dan ketersediaan data tentang Usaha Kecil Menengah (UKM) dan care economy agar data tersebut dapat digunakan untuk mendorong pengakuan care work dan untuk pertimbangan pembuatan kebijakan di tingkat nasional maupun regional,” jelas dia
Terakhir, komunitas ASEAN meminta Kepada Pemimpin ASEAN untuk melaksanakan inisiatif uji coba di berbagai negara untuk mendorong model bisnis inklusif dan bertanggung jawab yang disesuaikan dengan konteks negara-negara ASEAN.
Dalam kesempatan tersebut, juga disampaikan sejumlah rekomendasi lain dari 59 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dari berbagai negara ASEAN yang berkumpul di Nusa Dua Bali dalam acara side event tersebut. Event ini diinisiasi oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Perkumpulan Prakarsa, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Asosiasi Pendamping Usaha Kecil Perempuan (ASPPUK), dan Oxfam di Indonesia.
Berbagai rekomendasi telah dihasilkan dari rangkaian diskusi yang dihadiri oleh 93 peserta dari Indonesia, Kamboja, Singapura, Laos, Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste tersebut dan dituangkan pada Komunike yang diserahkan langsung pada MenKopUKM.
Sementara itu, Direktur Regional Oxfam di Asia John Samuel menambahkan, langkah ini juga perlu dilakukan dengan menyertakan pengalaman OMS dan praktik terbaik dalam mempromosikan kolaborasi dan pembelajaran lintas negara dalam Inclusive Business Knowledge Hub yang akan diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dalam ASEAN IB Summit ke-6 tahun 2023.
“Selain itu, untuk memastikan prinsip bisnis inklusif ini terealisasikan di ASEAN, kita semua perlu memastikan adanya pelibatan dan partisipasi yang bermakna dari berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari Pemerintah, sektor swasta, OMS, Organisasi Pendukung Hak-Hak Perempuan, petani, nelayan, serta careworker dan caregiver,” tutup dia.
Comment