JAKARTA, CEKLISSATU – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).
Dalam sidang tersebut, Muhadjir Effendy menegaskan, jumlah anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) Rp496,8 triliun telah disetujui oleh DPR RI.
Selain itu Muhadjir Effendy menyebutkan, program itu merupakan bentuk amanat dari Undang-Undang kepada pemerintah.
"Program perlinsos yang antara lain dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan," ungkap Muhadjir Effendy.
Baca Juga : Empat Menteri Jokowi Penuhi Panggilan MK, Beri Keterangan Pada Sidang Perkara PHPU
"Telah mendapatkan persetujuan DPR RI dengan alokasi anggaran perlindungan sosial tahun 2024 sebesar Rp496,8 triliun, yang tersebar di berbagai program," tambah Muhadjir Effendy.
Kemudian Muhadjir Effendy menjelaskan, anggaran itu diturunkan untuk beraneka macam program, mulai dari subsidi energi, subsidi pupuk, dan subsidi bunga kredit usaha.
Anggaran itu juga diturunkan menjadi bantuan sosial (bansos), seperti program keluarga harapan (PKH), program sembako, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.
Muhadjir Effendy mengatakan, dana itu juga diturunkan untuk jaminan sosial melalui bantuan iuran bagi peserta BPJS penerima bantuan iuran PPI yang diklaim berjumlah 98 juta jiwa.
Baca Juga : Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK Sempat Memanas, Kubu Anies Semprot Ahli KPU
Muhadjir Effendy melanjutkan, pelaksanaan program itu tersebar di kementerian atau lembaga sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
Ia juga mengklaim, pengerahan perlinsos itu juga bertujuan untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024.
"Program perlinsos sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya dengan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem adalah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan," terangnya.
Diketahui, MK memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bicara seputar politisasi bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Joko Widodo.
Baca Juga : Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK, Hari Ini KPU dan Bawaslu Hadirkan Saksi dan Ahli
Serta pengerahan anggaran negara untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, sebagaimana didalilkan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam gugatannya ke MK.
Kedua kubu mempersoalkan, salah satunya, mengapa anggaran perlindungan sosial melonjak dibandingkan dua tahun sebelumnya, bahkan hampir menyamai jumlah saat pandemi Covid-19 melanda pada 2020.
Selain Muhadjir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, duduk bersisian di satu meja yang sama.
Comment