BOGOR, CEKLISSATU - Penyelenggaraan terkait aksi pencegahan korupsi 2023-2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selaku koordinator pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada Rabu (8/3/2023) dilaksanakan secara virtual.
Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi ini, merupakan syarat penting dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dengan harapan dapat memperkuat kembali komitmen membangun pencegahan korupsi.
Penandatanganan Komitmen Aksi Pencegahan Korupsi ini pun ikut ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Bogor yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Burhanudin.
Baca Juga : FISIPKOM Unida Selenggarakan One Day Writing Bersama Badan Pengembangan Keilmuan
Sekda Burhanudin didampingi jajaran kepala perangkat daerah menandatangani komitmen tersebut, di Ruang Rapat I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu 8 Maret 202e.
Sementara Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir di Gedung Juang Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, Menteri Koordinator Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly.
Sementara itu, jajaran Kementerian dan Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota, jajaran pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia mengikuti acara secara virtual dan turut menandatangani komitmen tersebut.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menjelaskan, hari ini, kita menandatangani komitmen aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024. Ini merupakan komitmen kita bersama untuk melakukan pencegahan korupsi, mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi.
“Tentu kita berharap sebagai anak bangsa, terus berupaya dan tidak pernah lelah untuk membebaskan diri dari korupsi. Kita wujudkan mimpi kita, pada suatu saat dunia memiliki peradaban budaya anti korupsi. Dan suatu saat Indonesia akan memiliki masa depan manusia yang bebas dari korupsi,” ungkap Firli Bahuri.
Usai penandatanganan, Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin juga mengingatkan kepada jajarannya agar segera menyelesaikan laporan harta kekayaan melalui e-LHKPN. Ia juga meminta agar terus di monitor, kalau diperlukan buatkan desk.
“Manfaatkan sebaik mungkin workshop asistensi pengisian e-LHKPN yang sedang berlangsung, agar dapat memahami tata cara pengisian, meningkatkan keterampilan teknis dan akuntabilitas serta semakin membangkitkan kesadaran anti korupsi,” ucap Sekda Burhanudin.
Comment