BOGOR, CEKLISSATU - Temuan BPK pada tahun 2021 tentang kelebihan bayar senilai 10 Miliar yang dilakukan oleh PT. Prayoga Pertambangan dan Energi tidak kunjung ada kejelasan dalam penanganan kasus tersebut.
Mahasiswa pertanyakan transparansi BPKAD Kabupaten Bogor dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah
“BPKAD Kabupaten Bogor seharusnya sudah melakukan verifikasi terlebih dahulu atas setiap anggaran daerah yang digunakan sehingga tidak menjadi temuan BPK terkait PT PPE hal ini menjadi suatu pertanyaan tentang transparansi BPKAD” ungkap Koordinator AMBR Muhammad Senanatha.
Baca Juga : Soal Kasus PT PPE, Center for Budget Analysis Desak Pemkab Bogor Harus Tegas
Mahasiswa menyayangkan opini BPKAD yang mengatakan tidak bisa intervensi dalam temuan BPK terkait PT PPE
“BPKAD selaku pembantu Pemkab Kabupaten Bogor seharusnya memberikan rekomendasi atas temuan BPK kepada APH atau Pemkab Bogor dalam tata kelola keuangan dan aset daerah terkait PT PPE bukan menghindar dari perkara yang sedang berlangsung terkait temuan BPK tersebut” lanjut Sena.
Iwan Setiawan Bupati Kabupaten Bogor harus tegas dalam perkara temuan BPK terkait PT. PPE dan diminta segera mengganti posisi Kepala BPKAD, yang saat ini kosong dan diisi sementara waktu dengan Pelaksana Tugas (Plt)
“Bupati Bogor harus tegas terhadap kasus PT PPE kalau perlu segerakan membuat RUPS luar biasa karena tata kelola BUMD yang selalu bermasalah dan Bupati harus mencopot Kepala BPKAD Kabupaten Bogor yang saat ini dijabat oleh Plt, karena tidak serius dalam menjaga aset dan keuangan daerah," tutup Sena Mahasiswa Pascasarjana Jayabaya.
Comment