JAKARTA, CEKLISSATU – Jumlah KRL yang sangat kurang ditengah kebutuhan publik akan KRL yang besar, khususnya di jam-jam sibuk, Kementerian BUMN menyebut pemerintah masih berhitung ulang soal impor KRL bekas Jepang.
Namun, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelumnya tidak merekomendasikan impor KRL bekas.
"Hitungannya jelas bahwa memang kurang. Tapi kalau dilihat, nanti kan bisa ketahuan publik saja," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, kepada wartawan, Senin 1 April 2023.
Baca Juga : BUMN Bakal Impor Darurat KRL, Menperin: Belum Ada Informasi
Walau kebutuhan KRL yang besar, lanjut Arya, posisi Kementerian BUMN dalam hal ini berperan sebagai pelaksana. Kementerian BUMN siap mengikuti keputusan regulator.
“Kami hanya pelaksana, kami tergantung regulator saja, Ada Kementerian Perhubungan sebagai regulator, ada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan. Yang jelas saat ini kebutuhan publik akan KRL sangat besar,” ujar Arya.
BUMN pun mengaku terbuka dengan opsi retrofit atau modernisasi KRL, selama disesuaikan dengan kebutuhan. Bila opsi tersebut ternyata tidak memenuhi ekspektasi, maka dipilihlah cara lain.
Rencananya akan ada pertemuan lagi antara stakeholder terkait dalam waktu dekat. Namun Arya enggan merinci kapan pertemuan tersebut dilakukan.
"Iya kita tetap usulkan lagi," tutup Arya.
Comment