BOGOR, CEKLISSATU - Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan berkelit soal lambatnya pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) yang mengakibatkan para perangkat desa belum menerima gaji hingga hari ini.


Kata Iwan, keterlambatan itu terjadi lantaran status dirinya sebagai Plt Bupati yang dimana itu membutuhkan  rekomendasi Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat hendak merealisasikan Peraturan Bupati (Perbup). 


Berkaitan dengan pencairan ADD, kata dia, itu harus berdasarkan Perbup yang telah dibuat. Jika Pemkab Bogor diisi oleh Pj maupun Plt, maka pelaksanaan Perbup nya pun harus melalui rekomendasi Pemprov dan Kemendagri

Baca Juga : Belum Ada Rekomendasi Cabup Bogor dari Golkar, Gimana Nasib Jaro Ade?


"Yang punya jabatan sebagai Pj atau Plt itu harus ada rekomendasi dari provinsi dan mendagri. Secara waktu, kalau Bupati definitif ini cepat (pencairannya),ini karena saya punya status Plt jadi aturannya sma kaya pj," kata Iwan kepada wartawan, Rabu 29 Maret 2023.


Iwan mengklaim jika Pemkab Bogor telah melakukan permintaan rekomendasi pelaksanaan Perbup ADD kepada Kemendagri sejak 17 Maret lalu.


"Dalam aturan Mendagri tersebut, itu paling lama 7 hari, sekarang kan udah lewat. Kami akan perintahkan tim yang biasa ngurus ADD itu ke Mendagri," papar dia. 


Iwan menjelaskan, alasan tidak disampaikan suratnya pada bulan pertama maupun bulan kedua awal 2023 dikarenakan masih dalam proses perhitungan dana perimbangan dari provinsi maupun pemerintah pusat.


'"ADD itu kan dihitung, jangan sampe kita proses bulan Januari atau Februari (tanpa perhitungan), kita sudah dihitung, harus ada proses dulu. ADD itu ada dana perimbangan dari provinsi dulu, berapa sih kita dapat bantuan dari pertimbangan provinsi dan juga dari pusat dan juga persentase dari tingkat APBD jadi tidak bisa cepat," tuturnya.


Sebelumnya, sejumlah Kepala Desa mendatangi Kantor Bupati Bogor untuk meminta kejelasan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tidak kunjung dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Selasa 28 Maret 2023.


"Kami datang ingin mempertanyakan permasalahan ADD (yang tak kunjung cair), agar kami dapat memberikan penjelasan terhadap stakeholder yang ada di desa yang seyogyanya," ujar Ketua Apdesi Kecamatan Nanggung, Jani Nurjaman.