BOGOR, CEKLISSATU - Ketua DPD Golkar Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi menegaskan jika pihaknya belum mendapatkan rekomendasi terkait calon Bupati Bogor yang akan diusung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. 

"Belum (ada rekomendasi calon Bupati)," katanya kepada wartawan, Rabu 29 Maret 2023. 

Menurutnya, kemungkinan hal tersebut akan kembali dibahas dan ditentukan dalam forum khusus siapa bakal calon Bupati Bogor yang akan diusung oleh partai berlambang Pohon Beringin itu. 

"Ada (forum penentuan calon Bupati) yang penting sesuai bapak ketua umum, pak Airlangga, ketua DPD Jawa Barat," tuturnya. 

Baca Juga : DPRD Beri Nilai Nol Lkpj Bupati 2022 : Tidak Ada Kebersamaan

Sementara, sebelumnya, Ade Ruhandi alias Jaro Ade mengingatkan ketua DPD Golkar kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi alias Wanhay untuk tidak menerobos aturan main partai Golkar

Peringatan itu disampaikan Jaro Ade kepada Wanhay agar tidak dulu membahas Pilkada pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor yang berlangsung di Hotel Seruni, Cisarua, Jumat (24/6/2022).

"Aturan Rakerda ini untuk menyusun program-program  yang strategis untuk pemilu 2024 tentu yang sesuai dengan AD/ART dan peraturan organisasi, Pada intinya hari ini hanya menyusun untuk kemenangan golkar, kalau menyangkut soal pilkada, itu lain hal. Kader partai harus fatsun kepada keputusan partai," kata Jaro Ade kepada wartawan.  

Jaro Ade menyinggung, usulan sosok calon Bupati hanya bisa direkomendasikan saat Musyawarah Daerah (Musda) partai Golkar.  Ia mengaku, usulan calon Bupati Bogor saat Musda pada Agustus 2020 lalu itu menghasilkan nama Ade Ruhandi alias dirinya untuk berkontestasi di Pilkada 2024. 

"Memang, saat Musda di Sukajaya, ada aspirasi dari pimpinan sidang saat itu pimpinan sidang saudara Tohawi, Ketua fraksi golkar. Ada beberapa keputusan,  pertama mendorong Airlangga untuk calon presiden. Kedua, meminta saya jadi calon bupati. Walaupun saya diusulkan dalam musda ke 10 itu, sebagai calon bupati, saya tidak akan menelan begitu saja," katanya. 

Dia pun menekankan akan hal tersebut kepada pimpinan DPD Golkar Kabupaten Bogor saat ini.

"Saya ingatkan kembali kepada seluruh pengurus kecamatan hingga desa, semua harus fatsun kepada sistem," jelasnya.