BOGOR, CEKLISSATU - Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi ekonomi di seluruh negara diperkirakan akan mengalami kesulitan pada tahun 2023. Bahkan akan ada 60 negara 60 negara yang bakal ambruk akibat krisis ekonomi. 

Prediksi tersebut berdasarkan rangkuman informasi yang ia dapat saat bertemu para pemimpin dunia, seperti Sekjen PBB Antonio Guterres, para kepala lembaga internasional, dan semua kepala negara G7.

"Beliau-beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Terus kemudian tahun depan seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia, hati-hati, bukan Indonesia, yang saya bicarakan tapi dunia," kata saat memberi sambutan pada acara pembukaan silahturahmi nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022 di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jumat 5 Agustus 2022. 

Jokowi pun mengutip penjelasan dari Sekjen PBB dan IMF bahwa akan ada 66 negara yang akan ambruk ekonominya. 

Ambruknya perekonomian negara-negara di dunia tidak langsung bersamaan, tetapi bertahap. Namun kini sudah ratusan juta orang di dunia mulai kelaparan dan sebagian sudah kelaparan akut. 

"Ini saya sampaikan apa adanya karena memang posisi pertumbuhan ekonomi semuanya bukan hanya turun tapi anjlok semuanya. Turun semuanya. Singapura, Eropa, Australia, Amerika semuanya. Pertumbuhan ekonominya turun tetapi inflasinya naik, harga-harga barang semuanya naik. Inilah kondisi yang sangat kalau boleh saya sampaikan dunia sekarang ini sudah pada kondisi yang mengerikan," kata Jokowi. 

Jokowi mencontohkan bahwa Amerika sedang mengalami inflasi hampir 9,1% dan mengalami kenaikan bahan bakar minyak (BBM) hingga dua kali lipat begitu pun di Eropa.

Menurutnya, apabila harga bensin naik, harga barang juga akan mengalami kenaikan secara bersamaan.

"Coba di negara kita bayangkan kalau pertalite naik dari Rp 7.650 harga sekarang ini. Kemudian naik menjadi harga yang benar adalah Rp 17.100, demonya berapa bulan? naik 10% saja demonya saya ingat naik 10% saja demonya dulu 3 bulan. Kalau naik sampai 100% lebih demonya akan berapa bulan? Inilah sekarang yang dikendalikan oleh pemerintah dengan apa? dengan subsidi," terangnya. 

Oleh karenanya, pemerintah saat ini memberikan subsidi hingga Rp 502 triliun untuk mengatasi hal tersebut. Menurutnya subsidi dari negara sebesar Rp 502 triliun bukan jumlah yang kecil.

"Tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan oleh Indonesia," katanya.