Tak Miliki Aset, Teten: UMKM Pinjam ke Bank Harus Ada Agunan

JAKARTA, CEKLISSATU – Upaya agar UMKM bisa naik kelas adalah dengan memberikan kemudahan akses peminjaman untuk memperkuat modal kerja.

Himbara atau Himpunan Bank Negara diimbau untuk mempermudah UMKM dalam mengajukan pinjaman.

UMKM di Indonesia banyak terkendala saat mengajukan  pembiayaan ke bank,  di mana dalam pengajuan peminjaman ke Bank, UMKM diharuskan memberikann agunan.

"Himbara harus proaktif memberikan bantuan pembiayaan. Tapi jangan lagi dengan pendekatan agunan. Cara ini sudah tidak lagi dipakai di luar negeri. Mereka sudah menggunakan skema credit scoring untuk menilai UMKM layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan. UMKM itu tidak punya aset, tapi pinjam uang ke bank harus punya agunan," ujar Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki dalam keterangannya, Kamis 22 Juni2023.

Baca Juga : UMKM yang Mau Ekspor Bakal dapat Insentif dari Kemenkeu Melalui Klinik Ekspor

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Teten, bahkan sudah menargetkan porsi kredit perbankan ke UMKM harus mencapai 30 persen di 2024.

Target tersebut akan susah terpenuhi, jika UMKM masih sulit mengakses pembiayaan perbankan dengan skema agunan.

"Kalau seperti ini terus hanya sedikit UMKM yang naik kelas. Naik kelas itu butuh modal kerja untuk mengembangkan usahanya, kalau hanya mengandalkan modal sendiri itu sulit," kata Teten.

Hal itu menjadikan alasan pemerintah terus menambah plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR), agar semakin banyak usaha mikro terbantu untuk menambah modal usahanya.

KemenKopUKM juga berupaya agar UMKM mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan. Salah satunya dengan melakukan konsolidasi para petani-petani kecil dengan lahan yang sempit.

"Mau bagaimanapun tak sedikit UMKM yang selama ini menggunakan uang secara mandiri karena sulit pinjam ke bank," ujar Teten.

Kemudahan akses pembiayaan dari perbankan, lanjut Teten, akan membuat UMKM maju dan berkembang, dan ini akan menciptakan lapangan kerja yang semakin banyak.

“Sehingga dapat menuntaskan kemiskinan  di daerah,” ungkap Teten.

Tetenn menjelaskan, struktur ekonomi sebesar 96 persen dikuasai oleh sektor mikro. Sementara ekonomi menengah hanya sedikit karena usaha mikro yang naik kelas juga sedikit.

“Ini tidak ideal. Sebab sebanyak 70 persen lapangan pekerjaan disediakan oleh sektor usaha mikro sementara kredit yang disediakan oleh bank baru sekitar 21 persen," tutup Teten.