BOGOR, CEKLISSATU - Wacana peralihan pengelolaan dan pengawasan pendidikan jenjang SMA dan SMK dari pemerintah provinsi kembali ke pemerintah daerah kota maupun kabupaten disambut baik Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Hal itu diungkapkan Kang Emil sapaan karibnya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pembangunan revitalisasi Jembatan Otto Iskandardinata (Otista) di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor pada Jumat, 21 Juli 2023.
"Kalau memang ada wacana seperti itu, ada ruang-ruang lebih otonom saya kira saya menyambut baik, nanti saya akan mengevaluasi dan tentunya koordinasi, kalau itu dilakukan kita ambil pilihan-pilihan yang baik untuk masyarakat Jawa Barat," ucapnya kepada awak media.
Baca Juga : Mengapung di Air, Mayat Bayi Gegerkan Warga Cibinong Bogor
Menurut Kang Emil, pengembalian pengelolaan pendidikan jenjang SMA dan SMK ke pemerintah kota maupun kabupaten itu lebih bagus, sebab kearifan lokal itu harus jadi dasar dari sebuah kebijakan.
"Kebijakan umumnya sama, tetapi implementasi memang di era otonomi daerah itu harusnya lebih baik, bahkan saya dulu waktu jadi wali kota, SMA diurusnya oleh wali kota, oleh aturan harus ke provinsi, tetapi dulu bisa lebih dekat kalau oleh kota dan kabupaten," jelasnya.
Kendati demikian, Kang Emil menyebut dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 di berbagai daerah memang terdapat persoalan adanya kecurangan-kecurangan, bahkan di Jawa Barat sudah ada 4.791 peserta PPDB yang dibatalkan kepesertaannya jenjang SMA dan SMK.
"Saat ini berproses mungkin ada tambahan-tambahan lagi jika ditemukan ada pelanggaran atau domisili yang tidak semestinya, tetapi sudah sebanyak itu yang kita batalkan sambil evaluasi zonasi ini sudah saya sampaikan ke menteri pendidikan dan kebudayaan untuk melakukan evaluasi-evaluasi supaya tahun depan tidak ada lagi drama-drama yang melelahkan seperti yang kita lihat sekarang," katanya.
Comment