BOGOR, CEKLISSATU - Ratusan ibu-ibu dari Keluarga Marhaenis Kota Bogor menggelar aksi demonstrasi didepan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Bogor buntut adanya dugaan kecurangan dan manipulasi data dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2023/2024 jalur zonasi.


Adapun aksi tersebut dipimpin langsung Atty Somadikarya selaku Ketua Keluarga Marhaenis Kota Bogor dengan membawa alat raga demonstrasi yakni spanduk bertulisan hingga membawa alat masak seperti panci, wajan dan lainnya.


Dalam orasinya, Atty Somadikarya mengatakan bahwa polemik dalam PPDB berpotensi menghambat kemajuan dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan jika generasi bangsa diawali dengan curang, penipuan, dan manipulasi data dalam sistem pendidikan.

Bahkan, masih kata Atty, harus ada keadilan pendidikan sebagai pilar utama dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.


"Jika proses zonasi pendidikan dipenuhi dengan kecurangan dan manipulasi, hal ini akan menghilangkan peluang adil bagi warga sekitar untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas," ucap Ceu Atty sapaan karibnya pada Selasa, 25 Juli 2023.


Ceu Atty menyebut bahwa dugaan kecurangan dan adanya manipulasi data dalam sistem pendidikan harus ditindak cepat dan tegas dari pemerintah khususnya dinas pendidikan. 


"Diskualifikasi peserta didik yang terlibat dalam praktik tersebut merupakan langkah penting untuk memberikan sanksi yang sesuai dan memberikan peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan hal serupa," ungkapnya.


Ceu Atty menilai bahwa seorang ibu pasti ingin yang terbaik untuk anaknya, tetapi harus disadari bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak memberikan infrastruktur yang bertambah untuk dunia pendidikan.


"Artinya ada kelemahan pada saat ini yang terjadi, lebih baik diimbau pihak yang curang untuk mundur. Jangan hanya pencitraan tapi harus dieksekusi, diskualifikasi yang curang supaya masyarakat di bawah bisa naik dan bisa menikmati. Banyak bukti yang bisa dibuktikan bahwa ada pelanggaran belum 1 tahun namun diterima pihak sekolah," jelasnya.


Harus ada budaya malu dan evaluasi, lanjut Ceu Atty, sistem tidak salah hanya saja ada oknum yang bermain. "Aksi ini untuk mengakomodir masyarakat terdekat dan masyarakat miskin untuk menyuarakan keluh kesah mereka. Jangan rampas pendidikan untuk warga miskin," imbuhnya.


Atty berharap agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan melaporkan kasus kecurangan dalam sistem pendidikan. "Dengan demikian, mereka juga berperan dalam memastikan adanya keadilan dan integritas dalam pendidikan," tegasnya.


Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Bogor, Dewi Suhartini mengaku setiap data yang di upload orang tua siswa, pihaknya tidak melihat secara hardcopy melainkan hanya melalui aplikasi.


Menyikapi aksi demonstrasi, Dewi menegaskan dirinya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan. "Saya sebagai orang SMAN 3 akan selalu berkoordinasi dengan pimpinan. Dalam PPDB tahun sekarang ada 421 pendaftar keseluruhan, yang diterima 320 diantaranya 160 dari jalur zonasi," katanya.