BOGOR, CEKLISSATU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, menyiapkan jaminan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk para petani yang sawahnya mengalami gagal panen karena bencana kekeringan akibat El Nino.
Bupati Bogor Iwan Setiawan mengatakan, dampak El Nino ini sudah diprediksi oleh Pemkab Bogor lewat Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) sejak jauh hari.
Sehingga, kata dia, salah satu langkah yang dilakukan untuk melindungi para petani dari dampak kekeringan adalah dengan meningkatkan jaminan AUTP.
"Ini untuk para petani yang mengalami gagal paneng. Ini langkah yang kami lakukan untuk melindungi mereka di tengah kondisi saat ini," kata Iwan, Kamis 26 Oktober 2023.
Baca Juga : Dampak Kemarau, Ribuan Hektar Sawah di Cianjur Gagal Panen
Dalam AUTP tahun ini, Pemkab Bogor mengalokasikannya untuk 25 ribu hektare atau dua kali lebih besar dibanding tahun sebelumnya.
“Tahun lalu di 2022 kita menargetkan hanya 10.000 hektare sawah yang diasuransikan, nah tahun ini sebagai bagian dari antisipasi kita naikkan jadi 25 ribu hektare. Karena sejak jauh hari juga BMKG telah memprediksi dampak kekeringan ini, jadi kita juga sosialisasikan ke para petani,” jelasnya.
Iwan berharap, asuransi ini dapat melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen dengan klaim asuransi sebesar Rp6 juta per hektare. Berbagai upaya lain juga terus dilakukan untuk meminimalisasi dampak kekeringan.
“Kita koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat untuk menangani dampak kekeringan ini,” terangnya.
Sementara itu, Plt Kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor, Tatang Mulyadi menjelaskan, asuransi tersebut ditanggung pemerintah Kabupaten Bogor dan pemerintah pusat. Artinya, petani tak perlu lagi membayar dan cukup mendaftarkan sawahnya kepada petugas agar dituntun masuk ke dalam sistem.
Sejauh ini, sudah ada 41 kelompok tani (poktan) yang mengajukan klaim asuransi karena mengalami puso dengan luas sawah mencapai 221 hektare yang tersebar di 11 kecamatan, yakni Sukamakmur, Cileungsi, Gunungputri, Citeureup, Klapanunggal, Rumpin, Tenjo, Nanggung, Cibungbulang, Jasinga, dan Pamijahan. Beberapa di antaranya sudah menerima klaim asuransi dengan nominal berbeda sesuai luasan lahan.
“Sejauh ini yang mengajukan asuransi itu sudah sekitar 16.800 hektare, kami terus mendorong agar mereka yang belum mengasuransikan lahannya bisa segera masuk. Ini menjadi bukti pemerintah hadir melindungi para petani,” tegasnya.
ERUL
Comment