Dorong Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM di ASEAN, Kemenkeu Tingkatkan Inklusi Keuangan Melalui Akselerasi Digitalisasi

JAKARTA, CEKLISSATU - Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK), Badan Keuangan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan peningkatan inklusi keuangan berkualitas melalui percepatan akselerasi digitalisasi bagi UMKM. 

Hal ini untuk mendorong kemudahan akses pembiayaan UMKM. 

Kepala PKSK BKF Kemenkeu, Adi Budiarso mengatakan, bahwa hal itu tak hanya untuk UMKM lokal saja, tapi juga memberi kemudahan akses kepada UMKM di ASEAN. 

“Sebanyak 38 juta dari 70 juta UMKM di Kawasan ASEAN yang tidak memiliki akses pendanaan.  Sementara itu, di Indonesia sebanyak 46,6 juta UMKM yang tidak memiliki akses pembiayaan yang mudah,” kata Adi dalam Business Matching Exploration Session Between MsMEs and Fintech, Selasa 22 Agustus 2023.

Baca Juga : Pemasaran Jadi Masalah Utama, Dorong Pelaku UMKM Urus P-IRT

Kondisi itu, tambah Adi, menjadikan pertimbangan untuk Indonesia komitmen dalam peningkatan inklusi keuangan berkualitas melalui percepatan akselerasi digitalisasi bagi UMKM. 

“Yang menjadi fokus utama adalah keketuaan Indonesia di ASEAN 2023,” ujar dia. 

Ada beberapa hal yang akan dilakukan, di antaranya, pertama mengembangkan platform untuk berbagai informasi dan praktik terbaik mengenai produk dan layanan serta literasi keuangan digital untuk mendukung UMKM. 

Kedua, melakukan pengembangan suatu kebijakan yang bisa digunakan untuk mendorong inklusi keuangan digital bagi UMKM, terutama untuk mendorong adopsi dan pengunaan pembayaran digital.

Ketiga,  mendorongan inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM. 

Keempat,  menginisiasi proses bisnis matching antara UMKM dengan fintech. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk konkret deliverable Indonesia. 

Adi menambahkan, akses pembiayaan UMKM di Indonesia sendiri merupakan tantangan yang sangat besar. 

“Kredit UMKM di perbankan baru hanya sekitar 20% terhadap total kredit,” ujar Adi. 

Saat ini pemerintah dan otoritas sendiri sedang berupaya mendorong porsi kredit UMKM agar bisa meningkat jadi 30% pada tahun depan. 

“Namun demikian tentunya benchmark sudah 30%-40% kredit di Kawasan ASEAN,” tutup dia.