BANDUNG, CEKLISSATU- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat bersama kabupaten/kota, serta partai politik menggelar apel kesiapsiagaan di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis 23 November 2023.
Apel kesiapsiagaan ini merupakan penegasan dari Bawaslu, bahwa pihaknya siap memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar. Terlebih tahapan pelaksanaan kampanye sudah akan dimulai pada 28 November ini.
Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam menuturkan, lima hari lagi pihaknya bakal menghadapi tahapan krusial yakni masa kampanye, baik untuk Pilpres maupun Pileg. Sehingga diharapkan melalui apel kesiapsiagaan yang dilaksanakan hari ini, dapat memastikan kesiapan Bawaslu kota/kabupaten dan Panwascam melaksanakan tugasnya yakni pengawasan, pencegahan, penanganan dan penyelesaian potensi pelanggaran.
Baca Juga : Dosen FISIP UNIDA Dorong Mahasiswa Jadi Pengawas Partisipatif di Pemilu 2024
"Kita melaksanakan apel siaga untuk tahapan kampanye Pemilu 2024. Menghadirkan Bawaslu 27 kabupaten/kota dan perwakilan Panwas kecamatan Kota Bandung dan Cimahi. Kita ingin memastikan Bawaslu siap melakukan tugasnya," kata Zacky usai apel siaga.
Dia berharap, pada tahapan kampanye kelak para peserta Pemilu 2024 dapat menjaga marwah pesta demokrasi lima tahun ini, yang harus berlangsung secara langsung, umum, jujur, adil, bebas dan rahasia. Tidak melakukan perbuatan tercela seperti menyebarkan hoaks dan isu SARA.
"28 November sudah boleh kampanye. Tapi perlu memerhatikan konten. Tidak boleh SARA, hoaks dan posisi penempatan alat peraga kampanye mengikuti aturan Perda K3," imbuhnya.
Sementara Asda 1 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar Dedi Supandi mengatakan, dengan adanya apel kesiapsiagaan ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat siap mengawal Pemilu dengan pengawasan yang berintegritas. Sekaligus mengukuhkan semangat Pemprov Jabar melalui Jabar Aman, Netral dan Tenang (Anteng).
"Hari ini indeks demokrasi Jawa Barat naik terus. Sekarang peringkat ke lima di Indonesia dari 38 provinsi. Artinya demokrasi sudah semakin baik. Anggaran juga semua sudah siap. Seluruh kabupaten/kota, NPHD sudah ditandatangani baik KPU maupun Bawaslu. Bawaslu (Jabar) sekitar Rp300 miliar untuk provinsi," ucapnya.
Tidak hanya itu, Dedi mengklaim persentase keamanan Jawa Barat pun sudah semakin baik, dimana kini sudah 87,6 persen. Ini membuktikan meski penduduk Jabar terbesar di Indonesia, namun keamanan terjamin. Rendra Kurnia
Comment