BOGOR, CEKLISSATU - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Dasa Warsa, serta melakukan inagurasi sebelum masa Bhakti Wali Kota Bima Arya dan Wakil Wali Kota Dedie A Rachim berakhir pada bulan Desember mendatang.
Rencana tersebut menjadi sorotan dari DPRD Kota Bogor, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin, menyampaikan pandangannya terkait rencana ini.
Menurutnya, dewan tidak menolak kegiatan tersebut, tetapi sebaiknya mencari sumber dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti sponsorship.
Baca Juga : Ratusan Benda Bersejarah di Museum Nasional Terdampak Akibat Kebakaran
"Sumber dana bisa dicari di luar APBD, bisa melalui sponsorship atau Corporate Social Responsibility (CSR), mengingat ini adalah acara seremonial. Jangan bebani APBD, terutama saat situasi anggaran sedang mengalami defisit sebesar Rp101 miliar dalam perubahan anggaran ini karena adanya perbedaan nilai Silpa," ucapnya pada Kamis, 21 September 2023.
Zaenul menekankan bahwa APBD tidak seharusnya digunakan untuk kegiatan seremonial yang bukan merupakan prioritas program. "Kota Bogor perlu menunjukkan kreativitas dalam mencari sumber dana," ungkap politisi PPP ini.
Terkait besaran anggaran yang dibutuhkan, Zaenul menyatakan bahwa Badan Anggaran (Banggar) belum membahas secara spesifik karena anggaran tersebut akan dialokasikan ke dinas-dinas yang akan mengelola kegiatan terkait APEKSI dan Munaslub.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rudy Mashudi mengonfirmasi rencana penyelenggaraan kedua kegiatan tersebut. Namun, ia menyebut bahwa masih perlu perencanaan lebih lanjut, dan tanggal pasti belum diputuskan.
Mengenai besaran kebutuhan anggaran sekitar Rp6 miliar, Rudy menyatakan bahwa kegiatan akan dilaksanakan oleh masing-masing dinas sesuai kewenangan mereka.
Ketika ditanya tentang opsi penggunaan dana di luar APBD, Rudy mengindikasikan bahwa opsi tersebut masih terbuka.
"Kemungkinan untuk mendapatkan sponsor masih menjadi alternatif. Ada dua skema, baik melalui APBD dengan prosedur yang tepat, masuk ke dalam Rencana Kerja (renja), dan kebijakan anggaran, maupun dengan menggandeng sponsor. Setelah 10 tahun masa bhakti, Pak Wali perlu mengakhiri dengan perpisahan bersama masyarakat," jelasnya.
Rudy juga menyampaikan bahwa proses pengajuan anggaran saat ini sedang berlangsung, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih melakukan harmonisasi.
"Rencana anggaran ini telah seimbang dalam KUA PPAS. Tinggal menyelaraskan jenis belanja melalui asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Kami berharap dapat diserahkan kepada DPRD dalam pekan ini," katanya.
Comment