BOGOR, CEKLISSATU - Wakil ketua Dewan Perwakilak Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Ridwan Muhibi menyebut, pemerintah Kabupaten Bogor tidak boleh pilih kasih terhadap instansi pendidikan di Bumi Tegar Beriman
"Semua sekolah, baik Swasta maupun Negeri, keduanya memberikan kontribusi bagi peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor," papar Ridwan Muhibi, usai menerima audiensi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bogor di Ruang Serbaguna, Kamis 1 Juni 2023.
Baca Juga : Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Korupsi Anggaran, Kadis DPMD: Jabatan Kades Cidokom Diganti Plh
Ia menyebut, soal penganggaran sektor pendidikan, pemerintah mestinya tidak hanya memprioritaskan sekolah negeri, tapi sekolah-sekolah swasta pun perlu jadi prioritas.
"Pemerintah daerah harus berani menganggarkan Swasta, artinya dialokasikan. Kan ada tuh Dana Alokasi Khusus (DAK)," paparnya.
Tak hanya itu, ia juga meminta Dinas terkait agar penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri kembali diperketat. Sebab, kata dia, tidak sedikit sekolah negeri di Kabupaten Bogor yang masih memasukan calon siswa meski kuota sudah terpenuhi.
"Kedua, penerimaan murid baru, itu pun ditinjau kembali terkait pemetaan, dan mapping PPDB," papar dia.
Ridwan Muhibi juga mengaku akan menindaklanjuti aduan-aduan lainnya yang diterima komisi IV saat menerima audiensi BMPS Kabupaten Bogor.
Sementara, Ketua BMPS Kabupaten Bogor Agus Sriyanta menyebut sejumlah persoalan yang dihadapi sekolah swasta, mereka sampaikan di hadapan wakil rakyat untuk meningkatkan mutu sekolah swasta.
Menurut Agus, yang dibahas diantaranya tentang PPDB pendirian sekolah Negeri baru, pengangkatan tenaga pendidik melalui P3K, pengembangan dan peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan dan Sarana Prasarana serta PIP Cerdas.
Soal PPDB, kata dia, masih banyak sekolah SD dan SMP di Kabupaten Bogor yang masih melanggar Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021.
"Kita minta PPDB sesuai aja dengan peraturan pemerintah, kalau SD maksimal 32 siswa per kelas, SMP 36 siswa, selama ini kan masih ada yang terima SMP sampai 49 siswa per kelas. Ini kan swasta juga yang kena dampak," papar dia.
Tak hanya itu, mapping atau pemetaan sekolah negeri baru acapkali tidak memikirkan sekolah-sekolah swasta yang sudah ada pada lokasi tersebut.
"Pendirian sekolah, pemerintah ini kan seenaknya sendiri, mereka buat sekolah negeri, padahal disitu banyak sekolah swasta. Harusnya mereka juga kan mapping, hari ini belum rapih mapping sekolah di Kabupaten Bogor," jelas dia.
Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Bogor jangan tebang pilih antara sekolah swasta dan negeri dalam mencerdaskan siswa-siswi di Bumi Tegar Beriman.
"Kalau banyak sekolah swasta, ya pemerintah harus maksimal mensupportnya,"tegasnya.
Comment