BOGOR, CEKLISSATU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, mengklaim sejumlah capaian baik pada sektor pendidikan pasca Pandemi Covid-19. 


Dimana, setiap sekolah di wilayah Bumi Tegar Beriman mulai berangsur menyesuaikan diri terhadap kondisi yang ada. Salah satunya pembelajaran dalam jaringan (daring) dengan internet.


Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkap saat ini, tak sedikit sekolah menerapkan pembelajaran berbasis komputer yang didukung sinyal internet.


Menurutnya, pasca Pandemi Covid-19, akselerasi transformasi digital berdampak luar biasa terhadap dunia pendidikan. Seluruh stakeholder pendidikan harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada, mengajar dengan cara-cara baru melalui hybrid learning, merdeka belajar dan sebagainya.

Baca Juga : HUT RSBS ke-1, Ribuan Warga Bogor Ikuti Jalan Sehat


Di Kabupaten Bogor sendiri, kata dia, terdapat 1.852 Sekolah Dasar, 1.537 negeri dan 315 swasta. Kemudian terdapat 749 SMP, negeri ada 105 dan swasta ada 644 sekolah, yang tersebar di 40 Kecamatan, 416 desa dan 19 kelurahan. 


Ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemkab Bogor untuk memberikan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas, khususnya terkait penyediaan sarana prasarana teknologi informasi.


“Terkait kebijakan peningkatan sarana prasarana infrastruktur IT, Pemkab Bogor mengalokasikan APBD untuk pengadaan alat penunjang berupa server dan laptop untuk 302 sekolah dasar untuk mendukung asesment nasional berbasis komputer (ANBK),” jelas Iwan, Minggu 4 Desember 2022.


Selanjutnya, sebut Iwan, untuk jenjang SMP sudah dimulai dilakukan sejak tahun 2018 dengan melakukan pengadaan alat penunjang ANBK di seluruh sekolah negeri di Kabupaten Bogor. Di 2023 dilakukan pengadaan whiteboard interactive untuk menunjang pembelajaran Kurikulum Merdeka.


“Dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur IT pendidikan, fasilitas yang diterima oleh satuan pendidikan berupa server, laptop UPS, chromebook, proyektor, dan whiteboard interactive,” sebut Iwan.


Namun begitu, Iwan mengaku jika Pemkab Bogor menemui beberapa kendala. Di antaranya adalah kurangnya tenaga pendidik yang berkompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, keterbatasan anggaran daerah, dan masih adanya blank spot akses internet.


“Agar implementasi IT bidang pendidikan semakin maju, berkembang dan merata. Pemkab Bogor tentunya tidak dapat bergerak sendiri. Kami butuh dukungan baik dalam hal anggaran, peningkatan sarana prasarana, peningkatan kompetensi SDM dan perluasan jaringan internet di kawasan blank spot,” terang Iwan.


Sementara, Ketua Tim Komisi X DPR RI, Dede Yusuf usai mengunjungi Pemkab Bogor Jumat pekan lalu mengatakan, penyesuaian diri dalam perkembangan dunia pendidikan harus segera dilakukan dan diatasi segala kekurangannya.


Apalagi, kata dia, saat ini dunia pendidikan sedang melangkah maju kepada era yang disebut sebagai industri 4.0, atau era digitalisasi. 


Menteri Pendidikan pun, saat ini sedang mencoba untuk merumuskan sebuah kebijakan baru, bagaimana mempercepat sebuah proses ketertinggalan kita dari industri 4.0 ini dengan menggelontorkan anggaran hingga Rp17 triliun untuk penanggulangan pembelajaran metode IT.


“Kemendikbud sudah membuat program yang namanya sekolah penggerak dan guru penggerak. Tetapi apakah itu sudah merata, dan apakah itu sudah dirasakan oleh berbagai stakeholder di wilayah Kabupaten Bogor. Untuk itu kami disini, kami ingin mendengar langsung dari sumbernya terkait kondisi yang ada di Kabupaten Bogor,” ujar Dede Yusuf.


Sebagai informasi, Pemkab Bogor menggelontorkan anggaran untuk pembiayaan sarana dan prasarana infrastruktur IT pendidikan, tingkat sekolah dasar tahun 2022 adalah sebesar, Rp65 miliar lebih untuk 433 sekolah, anggaran tersebut berasal dari Kemendikbud, DAK, APBD dan APBD perubahan. Tahun 2023, direncanakan untuk pengadaan whiteboard interactive sebanyak 50 unit.