GRESIK, CEKLISSATU - Pemerintah berencana menambah jumlah saham pemerintah di PT Freeport Indonesia dari rencana semula 51 persen.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan saat ini, proses penambahan saham masih berproses.
"Ini masih proses pembicaraan terus. Intinya kami minta tambahan presentasenya, bukan di 51, tetapi ada tambahan persentase," kata Jokowi di Gresik, Jawa Timur, Selasa, 20 Juni 2023.
Jokowi mengklaim proses divestasi atau pengurangan modal PT Freeport Indonesia dari asing terus berjalan. Namun, dia tidak menjelaskan jumlah besaran saham pemerintah yang akan bertambah tersebut.
"Hampir sedikit lagi selesai. Yang jelas tidak lebih kecil, tapi lebih besar. Itu aja," kata Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyampaikan akan mengikuti arahan pemerintah.
"Belum (diberikan perpanjangan kontrak), kita ikut aja. Kita menyambut baik soal ini karena ada sumber daya di situ, sayang apabila tidak dilanjutkan," ujar Tony di Jakarta pada Selasa.
Tony kembali menegaskan pihaknya akan mengikuti apapun arahan dari pemerintah. Ketika ditanya pembicaraan tentang divestasi saham 10 persen sudah sampai level mana, ia enggan menjelaskan lebih lanjut.
Freeport diketahui telah mengajukan perpanjangan izin untuk beroperasi di Indonesia setelah 2041. Meski begitu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah membahasnya, terutama dengan mempertimbangkan tambahan pendapatan dan manfaat bagi negara.
Adapun salah satu syarat yang diminta pemerintah RI kepada Freeport adalah menambah kepemilikan saham pemerintah di perusahaan tambang itu sebanyak 10 persen. Dengan begitu, kepemilikan saham RI di Freeport Indonesia akan menjadi 61 persen.
Comment