JAKARTA, CEKLISSATU - Adanya perbedaan usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) antara Dewan Pengupahan dan Serikat Buruh, membuat Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan melakukan demo hingga akhir tahun.

Ada tiga usulan angka yang berbeda. Ada tiga angka yang diusulkan oleh dewan pengupahan DKI Ke Pj Gubernur DKI.

Hal ini disampaikan Presiden KSPI, Said Iqbal saat konferensi pers secara virtual, Rabu 23 November 2022.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2,62%, sedangkan Kamar Dagang dan Industri mengusulkan kenaikan UMP 5,11%.

Baca Juga : UMP dan UMK 2023 Segera Diumumkan, Paling Lambat 7 Desember

"Apindo mengacu PP nomor 36/2021, maka kenaikannya ketemu 2,62%. Atau dia adalah naiknya jadi Rp 4,76 juta. Kadin setuju Permenaker Nomor 18/2022, naiknya adalah 5,11%," jelas Said Iqbal.

Sedangkan pemerintah menggunakan Permenaker Nomor 18/2022 dan mengusulkan kenaikan 5,6%. Dengan hitungan ini, UMP DKI Jakarta menjadi Rp4.901.798.

Adapun buruh mengusulkan kenaikan UMP DKI Jakarta 10,5% menjadi Rp 5.131.569. Jumlah ini lebih tinggi dari usulan Kadin Rp 4.879.053.

Berdasarkan litbang Partai Buruh, inflasi Indonesia pada Januari-Desember diprediksi 6-7%. Sementara pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4-5%. Inilah yang menjadi dasar buruh meminta kenaikan upah 10,55%.

Konsumsi buruh tertekan 30% pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Apalagi upah minimum disebut sudah tidak naik sejak tiga tahun. Menurut Said Iqbal, rata-rata kenaikan UMP secara nasional adalah sebesar 8,16%, mengacu pada Permenaker Nomor 18/2022.

"Sikap partai buruh dan organisasi serikat buruh meminta Pj DKI Jakarta mengabulkan usulan daripada serikat pekerja itu 10,55%. Karena sangat realistis, berdasarkan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Buruh mengancam menggelar aksi besar-besaran jika kenaikan UMP berada di bawah estimasi rata-rata. Rencananya, aksi dilakukan di DKI Jakarta sebelum penetapan UMP 28 November.

"Aksi akan dilakukan di DKI Jakarta sebelum tanggal 28 (November), dan akan dilakukan secara bergelombang di seluruh wilayah Indonesia, terus sampai dengan akhir tahun," pungkasnya.