BOGOR, CEKLISSATU - Direktur sekaligus founder Lembaga Studi (LS) Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi menyoroti niatan Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendeklarasikan Gibran sebagai Bacawapres Prabowo.

Deklarasi yang kabarnya akan diumumkan besok itu dinilainya akan berdampak pada internal dua partai. Pertama PDIP, kedua adalah Golkar.

Yus menjelaskan, jika deklarasi itu memunculkan nama Gibran, maka ada pengkhianatan politik yang dilakukan Jokowi terhadap PDIP. Kemudian yang kedua adalah tidak berkualitasnya sistem politik internal Partai Golkar.

Baca Juga : Usai Diusulkan Partai Golkar Jadi Cawapres, Gibran Temui AHY

"Jika benar KIM besok mendeklarasikannya, maka sudah hampir bisa dipastikan Jokowi secara faktual dan semua keluarganya akan mendukung Prabowo-Gibran pada pemilu 2024, terutama Boby dan Kaesang," kata Yus, Minggu 22 Oktober 2023.

Menurutnya, pengkhianatan politik yang dilakukan Jokowi itu akan lebih terlihat jika hal tersebut terjadi.

Padahal seperti diketahui, Jokowi merupakan kader yang dibesarkan PDIP. Mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga Presiden.

Pun dengan Gibran yang berhasil menjadi Wali Kota Solo melalui PDIP.

"Kita semua tahu, Jokowi dari mulai Wali Kota Solo, Gubernur DKI sampai jadi presiden dua periode diusung oleh PDIP. Begitupun Gibran dan Bobby menjadi wali kota diusung oleh PDIP yang pastinya dengan mengorbankan kader yang sudah sejak lama berproses di PDIP. Namun dalam waktu singkat demi sebuah bangunan politik dinasti kekuasaan, dengan mudah meninggalkan partai yang sudah menghantarkannya menjadi pemimpin bangsa ini. Bagi saya ini adalah definisi "pengkhianatan politik" yang cukup barbar," jelas Yus.

Namun, Yus pun menduga ada kesalahan yang cukup besar dari PDIP sehingga memaksa Jokowi untuk melakukan hal tersebut.

"Atau memang ada kesalahan yang cukup besar dan fundamental dilakukan oleh PDIP sehingga membuat jokowi dan keluarganya tidak nyaman berada di "kandang banteng". 4entu masalah pengkhianatan atau ketidaknyamanan ini hanya PDIP dan Jokowi yang tahu," tutur Yus.

Disisi lain, Yus menilai Golkar sebagai pengusung dan partai yang mendeklarasikan Gibran sebagai Bacawapres Prabowo mencerminkan bahwa adanya ketidakpercayaan politik di dalamnya.

Yus menyebut Golkar yang merupakan  partai legend di republik ini, tidak memiliki institusionalisasi. 

"Dengan kekuatan dan kebesaran partai Golkar dan berlimpahnya kader untuk bisa mengikuti kontestasi politik pada pemilu 2024, tapi malah tiba-tiba "membajak" kader partai lain. Ditambah kader partai lain tersebut tidak memiliki elektabilitas lebih kuat dibandingkan kader golkar sendiri, contohnya Ridwan Kamil, yang memiliki elektabilitas cukup tinggi dalam bursa calon wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang," kata dia.

Hal tersebut, lanjutnya, membuktikan bahwa tidak ada kompetisi yang sehat di dalam internal Golkar.

"Sudah tidak sehat lagi demokratisasi di internal partai Golkar, dengan sederet aktor dan tokoh politik yang mumpuni pada akhirnya selesai di tangan jokowi yang lebih baru di kancah politik dibandingkan kader Golkar dengan usia partai yang seharusnya sudah mapan," tegasnya.

"Jadi bisa dipastikan kaderisasi partai Golkar  selama ini tidak mempunyai makna apapun, ketika berhadapan dengan intervensi Jokowi. Sepakat politik pada akhirnya akan diselesaikan dengan kompromi, namun tidak lantas kompromi dilakukan se-barbar ini, sehingga menegasikan institusional partai politik," katanya menambahkan.

Dalam kondisi ini, jika Gibran dideklarasikan sebagai calon wakil presiden, untuk menegakan institusional partai politik dan PDIP tidak memecat Jokowi, Gibran dan Bobby dari keanggotaan PDIP, maka ada sesuatu yang tidak beres di dalam internal partai tersebut.

"Jika PDIP tidak berani memecat Jokowi dan keluarganya dari keanggotaan PDIP, maka dipastikan ada sesuatu yang menjadi kunci PDIP yang dipegang oleh jokowi, entah apapun itu," kata Yus.

ERUL