BOGOR, CEKLISSATU - Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Ibn Khaldun Bogor menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Bogor pada Senin, 5 September 2022.
Aksi para mahasiswa di gedung DPRD merupakan aksi lanjutan setelah unjuk rasa di Jalan Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah.
Dalam orasinya, Presiden Mahasiswa (Presma) BEM Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Ardian Faturahman mengatakan, kebijakan menaikan harga BBM subsidi sangat tidak tepat. Segala macam kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya mempertimbangkan rakyat kecil.
"Dengan kebijakan liberal seperti ini, hanya akan menguntungkan pihak asing dan para pemilik modal. Rakyat kecil hanya bisa gigit jari," ucapnya.
Menurut mahasiswa, pemerintah sudah kehilangan cara untuk memperbaiki perekonomian. Sebab, kata Ardian, masalah-masalah seperti besarnya utang luar negeri, besarnya biaya logistik transportasi dalam rantai produksi barang, kasus mafia migas atau bahkan tingkat penyerapan anggaran yang buruk merupakan beberapa dari sekian banyak masalah yang menyebabkan tidak optimalnya APBN dan mandeknya perekonomian.
"Bukannya menyelesaikan masalah-masalah tersebut pemerintah malah memilih untuk menaikan harga BBM bersubsidi yang jelas-jelas berdampak sistemik terhadap buruknya perekonomian di negeri ini," tegasnya.
Atas dasar itu, mahasiswa BEM Universitas Ibnu Khaldun Bogor menyatakan sikap yakni menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Menolak gaya ekonomi liberalis dengan menaikan harga BBM sesuai harga pasar.
"Kami menolak kenaikan BBM subsidi terutama pertalite yang sudah menjadi konsumsi mayoritas rakyat menengah kebawah dan menuntut pemerintah menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM subsidi bagi masyarakat miskin di seluruh Indonesia," ungkapnya.
Sementara itu, aksi mahasiswa langsung mendapat respon dari pimpinan DPRD Kota Bogor saat menemui langsung para mahasiswa di ruang serbaguna DPRD Kota Bogor.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto didampingi Wakil Ketua I, Jenal Mutaqin menegaskan, bahwa pihaknya mencatat semua usulan yang diberikan rekan-rekan mahasiswa karena apa yang disampaikan cukup solutif untuk pemerintah pusat dengan cara pengalihan belanja APBN untuk subsidi BBM dari belanja yang masih bisa ditahan atau yang mash bisa dialihkan.
"Yang bisa dilakukan DPRD adalah bagaiaman seperti yang diminta mahasiswa. Kami sepakat di badan musyawarah terkait dengan respon kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah pusat, kami semua menerima aspriasi yang datang dari berbagai elemen berbeda, akan kami sampaikan ke DPR RI sampai presiden melalui surat yang terlampir pernyataan sikap dan catatan atau masukan yang ditandatangani mahasiswa," katanya.
Comment