JAKARTA, CEKLISSATU – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama YLBHI LBH Makassar, Forum RJ Kota Makassar melalui dukungan The Asia Foundation (TAF) mendorong rancangan Peraturan Walikota (Perwali) tentang Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif.
Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto menuturkan Perwali ini sebagai komitmen Pemkot Makassar atas pemberian layanan pendukung untuk optimalisasi penerapan Keadilan Restoratif dan perlu dilihat sebagai pelayanan kebutuhan warga.
“Melalui Perwali ini, akan pula diatur syarat-syarat dan mekanisme mendapatkan layanan bantuan hukum, mediasi, diversi, dan rehabilitasi dalam keadilan restoratif,” ujar Danny Pomanto, sapaan akrabnya, seperti dalam keterangannya, Rabu 7 Februari 2024.
Baca Juga : Kejati Jabar Melalui Restoratif Justice Hentikan Penuntutan 53 Perkara
Sebagaimana diketahui, secara umum keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum.
Yang mana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
“Tujuannya adalah untuk saling bercerita mengenai apa yang telah terjadi, membahas siapa yang dirugikan oleh kejahatannya, dan bagaimana mereka bisa bermusyawarah mengenai hal yang harus dilakukan oleh pelaku untuk menebus kejahatannya,” jelas dia.
Sementara itu, Wakil Direktur Bidang Operasional, Abdul Azis Dumpa mengatakan, optimalisasi layanan pendukung penerapan keadilan restoratif merupakan suatu yang urgen diterapkan tak terkecuali di Makassar.
Lantaran banyak sekali optimalisasi layanan dalam konsep restorative justice itu. Seperti, layanan masyarakat yang berhadapan dengan hukum yang meliputi; layanan mediasi dan diversi, layanan konseling, layanan rehabilitasi sosial, layanan pendidikan dan lainnya.
"Prosesnya telah sampai pada finalisasi pada bagian Hukum Kota Makassar dan menunggu pengesahan," kata Abdul Azis.
Sebagai langkah tindak lanjut, sembari menunggu berjalannya proses pengesahan Perwali itu, timnya bersama Perangkat Daerah penyedia layanan telah menyusun draft awal Surat Keputusan (SK) Wali Kota tentang Gugus Tugas Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif di Kota Makassar.
Comment