BOGOR, CEKLISSATU - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto kecewa dengan kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sepanjang 2022.
Bukan tanpa alasan, Rudy melihat
banyak program kerja yang belum maksimal serta capaian kinerja Pemkab Bogor yang masih jauh dari harapan.
Setidaknya ada tiga contoh kasus yang menggambarkan buruknya kinerja Pemkab Bogor sepanjang 2022.
Baca Juga : Skema KPR di IKN Nusantara, Dirut BTN: Masih Harus Menunggu
Pertama, banyaknya jabatan strategis dan jabatan kepala dinas di Kabupaten Bogor yang dibiarkan kosong begitu saja, padahal kekosongan itu sangat berpengaruh terhadap pelayanan dan roda pemerintahan.
"Kemudian Pemkab Bogor juga belum menyiapkan pengganti untuk para pejabat eselon 2 dan eselon 3 yang akan pensiun di 2023 ini," kata Rudy, Rabu 29 Maret 2023.
Selain itu, persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) yang tak kunjung cair sejak awal 2023, yang berimbas pada belum diupahnya perangkat desa termasuk kades sejak Januari hingga Maret 2023.
"Kalau Pemkab Bogor mau mengurus administrasinya sedari awal, gaji perangkat desa dan kades tidak akan tertahan seperti ini. Kasihan mereka tiga bulan belum terima gaji, mana bulan puasa dan mau lebaran," jelasnya.
Tak hanya itu, Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti buruknya komunikasi dan koordinasi Pemkab Bogor selaku eksekutif dengan DPRD selaku legislatif.
"Pemkab Bogor dengan kami DPRD itu statusnya mitra kerja. Seharusnya eksekutif dan legislatif berjalan beriringan demi memajukan Kabupaten Bogor, bukan malah sebaliknya," sindirnya.
Tidak tanggung-tanggung, Rudy Susmanto juga tak segan untuk memberikan nilai nol untuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor 2022.
"Kalau ditanya nilai 0 sampai 10, saya beri nilai 0 untuk kebersamaan Pemkab Bogor. Apa yang mau kami nilai kalau kinerjanya seperti ini?," katanya.
Comment