BOGOR, CEKLISSATU - Pengamat Kebijakan Publik, Yusfitriadi, menyoroti besarnya tunjangan perumahan DPRD Kabupaten Bogor yang mencapai Rp27,7 miliar.
Yus, tak habis pikir dengan hal tersebut. Sebab, penggunaan anggaran itu tidak berbanding lurus dengan kinerja para wakil rakyat itu.
"Ini yang harus ditekankan, apakah sudah berbanding lurus dengan kinerja mereka (DPRD). Sebab, tentu saja peran legislasi, peran penganggaran dan peran pengawasannya belum optimal (sampai saat ini)," kata Yus, Kamis 6 Juli 2023.
Menurutnya, logika kontruksi penganggaran dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi harus selalu melihat pada tiga hal.
Baca Juga : Kasus Pembunuhan Noven Masih Misteri, Polisi Coba Ungkap Kembali
Pertama, kontruksi kebutuhan. Penentuan anggaran harus sesuai dengan kebutuhan. Sehingga kesesuaian anggaran dengan kebutuhan akan berbanding lurus dengan ketercapaian program pemerintahan.
"Pada akhirnya optimalisasi kinerja-kinerja pemerintahan termasuk lembaga legislatif tidak akan terhambat dengan adanya supporting budget tersebut," jelasnya.
Kedua, optimalisasi kinerja kelembagaan. Ketika kinerja lembaga legislatif tidak mempunyai kinerja yang prestisius dan tidak mampu menguatkan kinerja, maka penganggaran hanya sebuah "akal-akalan" kelembagaan saja untuk menambah anggaran.
"Terlebih anggaran tunjangan untuk perumahan anggota legislatif yang sangat personal," cetusnya.
Ketiga, kemampuan anggaran. Dalam konteks ini, selama anggaran di Pemerintahan Kabupaten Bogor memadai, maka tidak terlalu mengkhawatirkan ketika ada supporting anggaran apapun, termasuk bagi tunjangan perumahan personal anggota legislatif.
"Ketika melihat anggaran tunangan perumahan anggota legislatif Rp27,7 miliar itu wajar atau tidak wajar, maka tinggal melihat ketiga kontruksi di atas. Jika dengan tidak ada anggaran tunjangan perumahan anggota legislatif terhambat kinerjanya, maka penganggaran tersebut sebuah keniscayaan. Namun masalah kinerja tersebut adalah masalah empiris, tinggal dilihat saja apakah selama ini optimal kinerjanya," tuturnya.
"Jangan sampai tidak terlihat prestasi kinerjanya sudah mengedepankan anggaran yang sangat besar. Walaupun sebagai Masyarakat kita hanya bisa berharap kerangka berfikir yang berorientasi pada kesadaran, betapa malunya kinerja kita sebagai anggota dewan belum optimal, sementara rumah pun dibiayai oleh masyarakat," kata Yus menegaskan.
Sebelumnya, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan 39 proyek Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor yang dijalankan melalui metode pengadaan langsung, meskipun pagu anggaran lebih dari Rp 200 juta. Salah satunya soal tunjangan perumahan DPRD.
"Belanja yang paling menohok adalah tunjangan perumahan tahun 2023. Pengadaan ini dalam satu paket dengan total pagu anggaran sebesar Rp27.752.000.000," ungkap
Koordinator CBA, Jajang Nurjaman
dalam rilis yang diterima redaksi Ceklissatu.com, belum lama ini.
Menurutnya, dengan total 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor, jika dibagi rata satu anggota DPRD akan mendapatkan Rp 504 juta dalam satu tahun dan setiap bulannya Rp 42 juta.
"Angka Rp 500 jutaan untuk tunjangan rumah selama satu tahun sangat tidak masuk akal, dengan setengah anggaran saja Rp 250 juta anggota DPRD Kabupaten bisa menyewa rumah super mewah di Sentul dengan 8 kamar tidur, 6 kamar mandi, total bangunan 600 M2, plus kolam renang. Dan angka ini juga sebenarnya sangat membebani APBD Kabupaten Bogor," jelasnya.
Sampai berita ini diturunkan, belum terkonfirmasi dengan Ade Hasrat Sekwan DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketika konfimasi via telepon seluler belum dijawab.
Comment