JAKARTA, CEKLISSATUPDI Perjuangan akan memperingati HUT Ke-51 pada Rabu (10/1/2024). Rencananya, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan hadir dan menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak bisa hadir.

Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa pihaknya telah mendapatkan undangan HUT Ke-51 PDI Perjuangan.

"Ya saya diundang, karena kan Pak Presiden pergi ke luar negeri," ungkap Ma'ruf Amin saat berkunjung ke Kantor Kapanewon Prambanan, Sleman, Selasa (9/1/2024).

Baca Juga : Jokowi Umumkan Rekrutmen CASN 2024, Ada 2,3 Juta Formasi, Fresh Graduate Dapat Alokasi Besar

Ma'ruf Amin menyebut kehadirannya dalam HUT PDI Perjuangan itu untuk mewakili pemerintah. 

"Ya mungkin saya hadir, mewakili pemerintah untuk hadir dalam undangan itu. Saya kira itu," ucapnya.

Saat ini Ma'ruf Amin masih berada di Yogyakarta untuk melakukan kunjungan kerja. 

Selain itu Wapres turut direncanakan hadir dalam resepsi pernikahan putra Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam X.

"Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan ya. Artinya besok pagi saya harus kembali, kalau begitu," teragnya.

Presiden Joko Widodo dipastikan tidak hadir di peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan pada tanggal 10 Januari 2024 karena agenda kunjungan di tiga negara ASEAN pada 9-14 Januari 2024.

"Pada tanggal 9 sampai dengan 14 Januari 2024, Presiden diagendakan kunjungan ke tiga Negara, Vietnam, Filipina dan Brunei Darussalam," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana.

Terkait mengapa perjalanan ke luar negeri ini bersamaan dengan peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan pada tanggal 10 Januari 2024, Ari menyatakan bahwa persiapan untuk kunjungan ke tiga negara tersebut telah dilakukan beberapa bulan sebelumnya.

Tujuan utama dari kunjungan ke tiga negara ini adalah untuk memperkuat dan mempererat hubungan persahabatan serta kerjasama antara Indonesia dengan ketiga negara tersebut.

"Penjelasan tentang makna strategis kunjungan ke tiga negara tersebut akan disampaikan oleh Bapak Presiden sebelum keberangkatan. Dan agenda kunjungan di tiga negara, detailnya akan di-update oleh Bu Menlu," terangnya.