JAKARTA, CEKLISSATU - Juru Bicara PKS, Pipin Sopian mengkritik rencana PT Pertamina yang akan mewajibkan pemilik kendaraan untuk membeli BBM bersubsidi (solar dan pertalite) melalui aplikasi MyPertamina. Pipin menilai aturan tersebut merepotkan rakyat dan berpotensi menimbulkan masalah baru.
"Negara seharusnya hadir untuk memberikan rasa keadilan dan memudahkan rakyat, kok ini justru malah merepotkan. Era teknologi harusnya membuat semua serba simpel, ini malah dibuat ribet. Kebijakan ini harus dicabut," ungkap Pipin, Rabu 30 Juni 2022.
Lebih lanjut Pipin mengatakan jika negara ingin melakukan pengaturan terhadap penjualan BBM bersubsidi agar tepat sasaran cukup dibuat aturan dan sanksi jelas.
"Sebenarnya peraturannya bisa dibuat simpel. Misalnya mobil cc di atas 1500 dilarang menggunakan pertalite, di bawah 1500cc boleh menggunakan pertalite. Begitu juga motor di atas 125cc dilarang, motor dibawah 125cc boleh. Asalkan aturannya jelas dan sanksi yang tegas," lanjut Pipin.
Baca Juga : Beli Pertalite dan Solar Pakai MyPertamina Diuji Coba di 5 Provinsi, Ini Daftarnya
Selain merepotkan, Pipin juga menilai penggunaan HP saat pengisian BBM di SPBU juga berisiko. "Penggunaan HP saat pengisian BBM kan sudah dilarang, itu sudah ada aturannya. Kok malah mau dibolehkan. Sama saja menjebloskan konsumen dalam bahaya," jelas Pipin.
Terakhir, Pipin menyebut aturan ini tidak adil karena tidak semua masyarakat memiliki HP dan kuota data yang memadai, serta tidak semua kondisi jaringan internet bagus di setiap daerah.
"Jangan kan kuota, HP saja juga tidak semua masyarakat di pelosok pakai android. Jadi ini tidak adil dan akan menjadi masalah baru,” paparnya.
Selain itu, menurut Pipin, tidak semua konsumen memiliki pengetahuan yang baik dengan teknologi smart phone terbaru.
“Bagi masyarakat yang sudah berumur dan pendidikan rendah bisa dipastikan akan menghadapi kesulitan ketika akan membeli bahan bakar pertalite. Lalu bagaimana kesiapan petugas SPBU menjalankannya di lapangan karena dianggap menyulitkan dalam bertransaksi,“ paparnya.
Menurut Pipin, dengan mengontrol pembelian Pertalite, Pemerintah sepertinya ingin mulai mengurangi distribusi Pertalite kepada masyarakat menengah bawah.
“Artinya masyarakat didorong untuk menggunakan Pertamax yang jelas-jelas dijual dengan harga pasar,” katanya.
Untuk itu, politisi asal Purwakarta ini mendesak agar pemerintah mau mendengar masukan dan keluhan dari masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut.
Lili
Comment