JAKARTA, CEKLISSATU - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara soal maraknya gelombang PHK massal di berbagai sektor. 

Mengatasi hal ini, dirinya tengah mengkaji pemberian stimulus berupa bantuan sosial (bansos) yang berasal dari alokasi APBN 2022.

"APBN untuk tahun 2022 ini sudah memasuki bulan ke-11. Jadi kita akan menggunakan APBN eksisting 2022, terutama space yang ada, yaitu alokasi dari belanja negara yang diperkirakan akan mengalami kenaikan cukup pesat pada dua bulan terakhir," kata Sri Mulyani, Kamis 3 November 2022.

Menurut dia, support dari APBN bakal meningkatkan kemampuan perekonomian untuk bisa menahan gejolak. Pemerintah terus menggunakan instrumen fiskal secara responsif, tapi tetap mengikuti siklus dari APBN-nya.

Baca Juga : Imbas Yogya Plaza Bogor Tutup, Puluhan Karyawan Kena PHK

Sebagai contoh, Sri Mulyani menyebut dukungan APBN dalam memberikan bansos saat terjadi kenaikan harga minyak goreng, maupun dalam bentuk penyaluran subsidi tambahan upah bagi pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta per bulan.

"Jadi diharapkan akan berikan tambahan bantalan sosial bagi masyarakat kita. Nanti kita akan lihat berapa masih banyak space yang akan diakselerasi dalam berbagai bantuan sosial," ungkapnya.

Sedangkan untuk pemberian stimulus sampai akhir 2022, Sang Bendahara Negara menyatakan, pemerintah bakal terus mengikuti momentum pemulihan ekonomi nasional.

Itu dilakukan bekerjasama dengan berbagai kementerian/lembaga guna memulihkan kembali ekonomi nasional. Untuk sektor manufaktur, berbagai stimulus yang diberikan agar mereka pulih kembali juga terus ditingkatkan.

"Oleh karena itu, di dalam rangka kita menjaga momentum pemulihan, secara agregat, momentum belanja APBN sifatnya sangat kuat. Secara pusat saja ada 40 persen dari alokasi anggaran yang dieksekusi pada kuartal terakhir ini. Dan, itu berarti akan menambah agregat demand yang sangat signifikan," tuturnya.

"Demikian juga langkah-langkah yang sifatnya spesifik seperti menjaga daya beli masyarakat dan memberikan bantuan sosial akan terus dieksekusi," pungkas Sri Mulyani.