JAKARTA, CEKLISSATU - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Seperti diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran Rp49 triliun kepada PUPR untuk pembangunan IKN
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, meminta tambahan anggaran untuk proyek IKN tahun depan.
"Pagu indikatif sebesar Rp49 triliun ini belum mengakomodasi penugasan-penugasan sebagai berikut. Ini kita akan mencoba mengusulkan tambahan anggaran, karena kami memandang postur anggaran ini tidak cukup memadai," ujar Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat atau RDP bersama Komisi V DPR RI, Selasa 4 Juli 2023.
Baca Juga : Tingkatkan Konektivitas di Kawasan IKN, PUPR Bangun Jembatan Duplikasi
Penambahan anggaran itu, kata Hedy, digunakan dalam rangka percepatan pembangunan dan pengoperasian Bandara VVIP untuk mendukung pembangunan IKN.
Selain itu, Hedy menyebutkan usulan tambahan anggaran itu juga untuk pembangunan jalan tol Seksi 6A, 6B, 6C, Seksi 1, dan Seksi 5B yang ditargetkan rampung 2024. Jalan tol tersebut dibangun untuk akses ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN.
Tambahan anggaran itu juga untuk meningkatkan konektivitas jalan daerah mencakup jalan provinsi sepanjang 47.874,4 kilometer atau km, serta peningkatan kemantapan jalan kabupaten sepanjang 433.654,4 km.
Walau begitu, Hedy tidak menyebutkan jumlah tambahan anggaran yang dibutuhkan PUPR untuk percepatan proyek IKN.
“Anggaran Rp49 triliun itu digunakan Ditjen Bina Marga untuk program konektivitas sebesar Rp 46,60 triliun, dan sisanya Rp 2,39 triliun digunakan untuk program pembangunan manajemen,” tutup dia.
Comment