JAKARTA, CEKLISSATU – Meski veberapa fraksi di DPR meminta untuk pembangnan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk ditunda, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menegaskan bahwa proyek IKN akan tetap dibangun.

Penundaan ini dinilai karenan proyek IKN bukanlah proyek prioritas.

Namun, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sepakat dengan DPR yang meminta peningkatan kualitas belanja negara. Ia menyebut langkah ini dilakukan demi menopang agenda pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga : Bukan Anggaran Prioritas, PKS dan Demokrat Minta IKN Ditunda

Demi meningkatkan kualitas belanja tahun depan, Sri Mulyani menegaskan pemerintah bakal berfokus pada 5 program prioritas yang bisa mempercepat transformasi ekonomi.

Pertama, peningkatan kualitas dan akses pendidikan melalui program PIP, KIP kuliah, BOS, pemberian beasiswa LPDP, hingga link and match.

Kedua, penguatan kualitas dan akses kesehatan melalui efektivitas JKN, kemandirian farmasi, dan sistem kesehatan yang handal. Ketiga, Ani menyoroti soal percepatan pembangunan infrastruktur.

“Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN),” tegasnya dalam Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di DPR, Jakarta Pusat, Selasa 30 Mei 2023.

Keempat, dia mengatakan, pemerintah bakal terus mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA). Kelima, ia menyebut pemerintah bakal mendorong efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi agar tepat sasaran serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Penjelasan ini adalah tanggapan Sri Mulyani atas pandangan DPR terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024. Setidaknya ada dua fraksi yang meminta pemerintah menunda pembangunan IKN, yakni Demokrat dan PKS.