BADUNG, CEKLISSATU - Pemerintah telah menemukan cara untuk mengendalikan minyak goreng curah di Indonesia. Sistem pembelian minyak goreng akan menggunakan QR Code layaknya aplikasi PeduliLindungi.
Sistem ini nantinya diklaim dapat memperbaiki tata kelola distribusi minyak goreng dan mencegah kelangkaan ke depan.
"Pengendalian pembelian minyak goreng pun akan menggunakan aplikasi (seperti) PeduliLindungi melalui scan QR code dengan penyesuaian yang telah dilakukan. QR code juga sudah dilaporkan tadi malam kita akan mulai segera ke depan ini," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat konferensi pers Business Matching dalam rangka Percepatan Ekspor CPO dan Minyak Goreng, di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Jumat 10 Juni 2022.
Sistem QR Code untuk minyak goreng curah diberi nama Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah). Menurutnya, semua pelaku usaha Crude Palm Oil (CPO), wajib terdaftar di sistem Simirah. Nantinya, sistem ini akan menjadi superapps untuk mengatasi pengelolaan minyak goreng dari hulu ke hilir.
Baca Juga : Luhut Bakal Tiadakan Minyak Goreng Curah
Dengan sistem Simirah, pemerintah berharap jalur distribusi dapat berjalan dengan normal dan harga minyak goreng curah yang sudah berlangsung dapat terus menuju ke harga Rp 14 ribu per liter. Pasalnya, dari laporan masih ada di sejumlah daerah harga minyak goreng curah di atas Rp14 ribu per liter.
"Sekarang sudah banyak daerah yang terus menurun dan memang tadi Bapak Kapolri baru menyampaikan masih ada harga di Rp16 ribu dan Rp17 ribu, tapi sedikit dan sudah banyak sekarang Rp14 ribu dan Rp15 ribu (per liter)," imbuhnya.
Menurut Luhut, berbagai kebijakan yang telah dibuat pemerintah hari ini tentu tidak bisa menyenangkan semua pihak. Kendati demikian hal tersebut untuk menyeimbangkan CPO dan minyak goreng sesuai target pemerintah.
Baca Juga : Masyarakat Minta Pemerintah tak Cabut Subsidi Migor
"Kami akan terus berusaha mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan ini agar dapat berjalan dengan sebaik-baiknya," sebutnya.
Luhut juga memastikan bahwa pemerintah segera menjalankan audit terutama bagi perusahaan yang tidak mendukung dan berperan dalam program Simirah.
"Kita sudah mem-pinpoint beberapa perusahaan yang kelihatan main-main. Saya sudah minta dan sudah tanda tangan suratnya. Saya sudah berikan kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dan BPKP sudah terima dan mereka sudah mulai bekerja dalam waktu dekat ini," ujarnya.
Comment