JAKARTA, CEKLISSATU - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali diterpa hambatan baru. Biaya proyek membengkak dan pihak China Development Bank (CDB) dikabarkan meminta Indonesia untuk menutup pembengkakan biaya atau cost over run proyek tersebut.
"Memang beberapa waktu lalu disampaikan adanya cost over run. Ini setahu saya masih dibahas karena ada permintaan cost over run ini dicover oleh pemerintah Indonesia," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, dalam konferensi pers pada Selasa 26 Juli 2022.
Sebelumnya estimasi biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan sepur cepat ini US$ 5,5 miliar, yang kemudian menjadi pembengkakan menjadi US$ 6,07 miliar.
Namun dari kajian PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, pembengkakan biaya proyek KCJB berpotensi naik lagi sekitar US$ 1,9 miliar atau Rp28,5 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS). Dimana jumlah pasti pembengkakan akan diumumkan oleh Komite Kereta Cepat yang dipimpin Kemenko Marves.
Pihak Indonesia dan China masih berkomunikasi untuk saling menalangi pembengkakan biaya, meski sudah ada indikasi penolakan dari China.
Sementara untuk target uji coba masih direncanakan pada November 2022 ini dalam rangkaian acara KTT G20. Dimana diagendakan Presiden Joko Widodo akan menjajal bersama Presiden China Xi Jinping.
"Kereta cepat ini dijadikan salah satu tujuan dari kunjungan Presiden China Xi Jinping saat kunjungan G20," kata Wahyu.
VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pihaknya telah mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp4,1 triliun untuk mendanai sebagian pembengkakan biaya proyek KCJB kepada pemerintah.
"PMN tersebut dibutuhkan karena saat ini KAI sedang dalam proses pemulihan setelah beberapa tahun terakhir terimbas pandemi," kata Joni.
Terlebih, KAI mendapatkan dua proyek penugasan sekaligus dan masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Dua proyek yang dimaksud, yakni LRT Jabodebek dan KCJB.
Joni menjelaskan beberapa faktor yang membuat biaya proyek KCJB bengkak, yakni dana untuk engineering, procurement, and construction (EPC), pembebasan lahan, biaya head office, dan pra operasi.
Namun, usulan PMN tersebut belum juga cair dari pemerintah. Padahal, proyek KCJB ditargetkan beroperasi tahun depan.
Joni juga belum bisa memastikan berapa porsi pembengkakan biaya yang harus ditanggung oleh pihak Indonesia. (CNBC/cnnindonesia)
Comment