Asing Kuasai 56 Persen Pasar E-Commerce, Teten: Siapkan Satgas Transformaai Digital Lindungi Ekonomi Domestik

JAKARTA, CEKLISSATU – Pasar e-commerce dikuasai asing sebesar 56 persen, sehingga mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan transformasi digital yang mampu lindungi ekonomi domestik.

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM), Teten Masduki mengatakan, kebijakan transformasi digital harus mampu melindungi produk lokal serta melindungi produk UMKM dari serbuan produk asing.

Teten menambahkan, Indonesia bakal mencontoh Singapura dan China dalam pengaturan ekonomi digital.

Baca Juga : Dorong Digitalisasi, Teten: Terus Cari Aplikasi Digital yang Relevan Terhadap UMKM

“Di China 90% pasar dikuasai ekonomi domestik. Dalam kurun waktu 10 tahun ekonomi digital berkembang 5 kali lipat dan menyumbang 41 persen terhadap GDP,” kata Teten dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI.

Teten mengatakan, pengaturan ekonomi digital di Indonesia masih lemah, dan banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan kondisi yang semakin tidak menguntungkan untuk bisnisnya.

Ia mencontohkan praktik bisnis yang dilakukan platform digital asal China, Tiktok di Indonesia.

“China sendiri bahkan mengatur larangan praktik monopoli oleh platform digital” kata Teten.

Teten meyakini, bahwa negara asing tak mungkin meninggalkan pasar Indonesia hanya karena pemerintah menerbitkan kebijakan ekonomi digital yang lebih tegas.

“Dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa, pasar digital kita yang terbesar di Asia Tenggara,” ujar Teten.

“Untuk iti kita harus melindungi keberadaan produk-produk UMKM dengan kebijakan transformasi digital,” sambung dia.

Pengaturan tersebut bukan hanya untuk produk elektronik saja, namun juga regulasi yang lain, misalnya soal pajak.

“Produk kita juga susah masuk ke negara lain, tarif di sana dinaikkan. Jadi, tarif perdagangan juga harus kita atur. Semua negara mengatur itu,” ujarnya.

Teten menyebutkan, harus ada kebijakan nasional mengenai ekonomi digital, tak bisa hanya Permendag.

“Dalam pengaturan ekonomi digital itu tidak hanya e-commerce saja, untuk itu pemerintah akan menyiapkan satgas yang mengatur kebijakan transformasi ekonomi digital,” tutup dia.