BANDUNG, CEKLISSATU - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama KPU dan Bawaslu melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), untuk mengakomodir kebutuhan menyambut gelaran pemilihan gubernur (Pilgub) 2024. Total Rp563 miliar yang dikucurkan atau 40 persen dari Rp1,104 triliun pada tahap pertama kali ini.
Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin menuturkan, 40 persen anggaran yang dicairkan pada 2023 ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan KPU dan Bawaslu, guna memastikan penyelenggaraan Pilgub tepat waktu.
“Tahun depan Rp662 miliar untuk KPU dan Rp163 miliar untuk Bawaslu. Tentunya dengan sudah jelas anggaran ini, kita berharap semua tidak ada lagi keterlambatan dalam logistik, yang utama. Semua harus dapat bekerja keras untuk tepat waktu,” katanya usai penandatanganan NPHD di Gedung Sate, Kamis 9 Oktober 2023.
Baca Juga : Bawaslu Kota Bogor Sebut Belum Masa Kampanye, Caleg Dilarang Sosialisasi di Media Sosial
Bey Machmudin menambahkan, anggaran yang dipersiapkan Pemprov Jabar pada KPU dan Bawaslu diperuntukkan dalam semua kegiatan, untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan kondusif.
“Untuk semua, mulai dari persiapan, logistik, rapat-rapat, termasuk pengiriman,” ucapnya.
Sementara mengenai kebutuhan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) kabupaten dan kota, dia menerangkan saat ini tengah dikalkulasi sebelum ditentukan nilai besaran penyelenggaraannya.
“Baru mau dihitung. Ini (NPHD) yang provinsi. Pilkada kabupaten/kota masih dihitung. Nanti akan kami umumkan,” terangnya.
Sementara Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni menerangkan, seiring dengan ditekennya NPHD ini maka dipastikan anggaran di 2023 sekarang telah tersedia, terutama dalam mendukung pendistribusin logistik ke tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di daerah-daerah.
“27 kabupaten/kota kita sudah distribusi. Hanya item-itemnya kita sedang lakukan perapihan, karena pengadaannya langsung dari pabrik ke 27 kabupaten/kota. (Proses) masih berlangsung, didistribusikan ke 27 kabupaten/kota,” jelasnya.
Lebih lanjut Ummi menyampaikan, untuk Pilkada kabupaten/kota pasca penandatanganan NPHD yang dilaksanakan bersamaan, maka dapat dipastikan ketersediaan anggaran oleh pemerintah daerah telah terpenuhi.
“Banyak, tapi sudah dipastikan 27 kabupaten/kota 40 persen anggarannya sudah tersedia di 2023 ini,” tutupnya. Rendra Kurnia
Comment