JAKARTA, CEKLISSATU - Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) telah mematikan layanan siaran TV analog sejak 2 November 2022 lalu
Adapun berdasarkan informasi terakhir 23 September 2022, daerah administratif mencakup dalam ASO Jabodetabek terdiri dari 14 kabupaten/kota.
Anggota Komisi 1 DPR RI, Prof Dr Sjarifuddin Hasan menuturkan, saat ini sudah saatnya memasuki era baru, era TV digital.
"Bisa membuka peluang usaha kita, jadi tentunya kesempatan ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin,siapkan diri kita untuk memiliki jiwa wirausaha, kemudian liat peluang yang ada,di jamin era digital mampu mengangkat ekonomi digital, sekalipun kita berada di pelosok."uarnya saat acara Sosialisasi virtual ASO Kementerian Kominfo bersama Komisi 1 DPR RI, Kamis 17 November 2022
Bagi masyarakat yang tinggal di daerah di atas maka harus bermigrasi dari TV analog ke siaran TV digital.
Siaran TV digital sendiri menjanjikan kualitas gambar dan suara yang ditampilkan lebih jernih ketimbang TV analog.
Baca Juga : Kemenkes Selidiki Kebocoran Data PeduliLindungi oleh Bjorka
Tak hanya itu, cangkupan sinyalnya pun lebih jauh dan siaran TV digital yang ditangkap pun lebih banyak.
Masyarakat juga dapat dengan mudah mengecek apakah daerah mereka tinggal sudah mencakup sinyal TV digital.
Selain dari itu, aplikasi ini juga dapat dipakai untuk mengetahui siaran TV apa saja yang tersedia di wilayah pengguna.
"Sekarang sudah ada 222 Kabupaten dan Kota di Indonesia yang analog switch off termasuk Jabodetabek dan 173 Kabupaten dan Kota non terestrial."papar Staf khusus Menteri Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti
Sementara 292 Kabupaten/Kota lain, menurut Menkominfo, akan dilakukan ASO sesuai kesiapan wilayahnya. Kendati demikian, ia menyebut infrastruktur multipleksing baik yang disiapkan penyelenggara MUX swasta, termasuk pemerintah dan TVRI sudah tersedia.
Hanya, distribusi STB (Set-Top-Box) menurutnya masih harus disempurnakan.
Ia menjelaskan, pembagian STB di wilayah Jabodetabek hingga saat kni sudah mencapai 479 ribu atau 98,44 persen, dengan rasio pemerintah sekitar 359 ribu dan 112 ribu dari penyelenggara MUX.
"Dengan kata lain, pemerintah menyiapkan 76 persen STB Jabodetabek dan penyelenggara MUX 24 persen,"jelasnya
Comment