JAKARTA, CEKLISSATU – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia meminta Dana Moneter Indonesia atau IMF untuk tidakikut campur kebijakan Indonesia akan larangan ekspor nikel.

Seperti diketahui, IMF meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan proyek hilirisasi nikel.

Baca Juga : Hilirisasi Nikel Sukses Beri Nilai Tambah Pendapatan Indonesia, Hasilkan Rp165 T

"Saran saya, dia (IMF) mendiagnosa aja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah, nggak usahlah campur-campur mengurus Indonesia. Indonesia ini kan diakui pertumbuhan ekonomi baik, dia (IMF) mengakui Indonesia perdagangan kita udah baik, ini standar ganda nih menurut saya. Ada apa di balik ini?," ujar Bahlil saat konferensi pers Kebijakan dan Implementasi Hilirisasi Sebagai Bentuk Kedaulatan Negara di Gedung Kementerian Investasi.

Bahlil juga membantah IMF yang mengatakan bahwa kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia merugikan negara.

"IMF mengatakan negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana kita rugi? Dengan hilirisasi itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita," tegas Bahlil.