BOGOR, CEKLISSATU - Maraknya pelajar di Kota Bogor kedapatan membawa senjata tajam (sajam) harus menjadi sorotan semua pihak lantaran menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, salah satunya terjadi aksi tawuran.

Namun, fenomena tersebut tidak membuat heran bagi Komisi IV DPRD Kota Bogor, sebab menurut Sekretaris Komisi IV, Devie P. Sultani (DPS) bahwa banyaknya pelajar yang tertangkap kedapatan membawa senjata tajam akibat kurang maksimalnya pengawasan dari pihak sekolah dan Satuan Tugas (Satgas) pelajar di Kota Bogor.

"Jadi dengan maraknya kejadian seperti ini saya tidak heran, karena kita bisa mengandalakan siapa? Kepolisian terbatas, satgas terbatas juga apalagi belum ada perhatian pemerintah kota terhadap satgas pelajar ini," ucapnya kepada wartawan pada Kamis 7 September 2023.

Baca Juga : Polisi Tangkap Pelajar di Bogor Kedapatan Membawa Senjata Tajam

Seharusnya, DPS menyebut bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan dapat menganggarkan biaya operasional bagi satgas pelajar sehingga satgas ini dapat bekerja dengan maksimal.

"Artinya begini loh, kalo relawan bekerja dengan seadanya terus kita minta maksimal? Tidak mungkin, apa perhatian pemerintah kota kalau betul-betul kita ingin memberantas itu? Yaa bantu dengan anggaran, berapa pun angkanya misal tidak besar tetapi ada apresiasi terhadap mereka," ungkanya.

DPS mengatakan bahwa satgas pelajar ini harus dibekali dengan anggaran, karena dari hasil rapat terakhir dengan satgas pelajar bahwa anggaran yang mereka gunakan itu masih swadaya, kalau swadaya artinya belum maksimal.

"Relawan ini siapa yang mau siapa yang bisa, kan gitu. Sementara kejadian tawuran itu terus berulang-ulang, maka waktu itu saya dorong dinas untuk menganggarkan operasional satgas pelajar, tetapi hingga saat ini tidak ada anggaran itu di dinas," tegasnya.

Kendati demikian, DPS menuturkan bahwa memang anggaran Pemkot Bogor sedang defisit, tetapi minimal ada apresiasi atau perhatian terhadap satgas pelajar dari pemerintah kota.

"Kita juga sudah melakukan rapat dengan semua kepala sekolah yang ada di Kota Bogor untuk menyikapi hal itu, hasilnya pragmatis, balik lagi ke anggaran dan mereka merasa tanggung jawab itu hanya di jam sekolah, setelah itu satgas yang bekerja. Kan satgas ini tidak hanya di jam sekolah, jadi memang harus ada perhatiannya," katanya.