JAKARTA, CEKLISSATU - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan,pentingnya budaya anti korupsi dan budaya integritas di lingkungan tempat bekerja.
Khususnya di Kementerian PUPR dalam mendukung tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang akuntabel dan profesional.
Hal itu dikatakan Basuki saat menjadi pembicara pada acara Forum Nasional Pembentukan Karakter Inti Pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca Juga : Tingkatkan Layanan Wisata Edukasi dan Sejarah Kemiliteran, PUPR Renovasi Museum Kavaleri di Bandung
"Oleh karena itu, di Kementerian PUPR kami terapkan irama pengendalian intern dan tata kelola pemerintahan pun harus beriringan mengawal irama pembangunan infrastruktur," kata Basuki, seperti dalam keterangannya, Jumat 17 Mei 2024.
Kementerian PUPR dalam 5 tahun terakhir terus melakukan inovasi penguatan pengendalian intern seperti menerapkan konsepsi Three Lines Model dengan membentuk Unit Kepatuhan Intern sebagai unit Eselon II yang bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kepatuhan Unit Organisasi.
Selain itu juga menguatkan Inspektorat Jenderal dengan membentuk Inspektorat VI yang melaksanakan fungsi investigasi dan pengembangan pengawasan, memanfaatkan teknologi informasi dengan mengembangkan Continuous Audit dan Continuous Monitoring.
Baca Juga : Kenalkan Teknologi Bendung Modular di World Water Forum, PUPR: Tingkatkan Produktivitas Irigasi
Basuki mengatakan, pentingnya terus menyosialisasikan budaya anti-korupsi tidak hanya kepada para pejabat/pegawai tetapi juga keluarga, dan terus berkolaborasi lintas sektor, salah satunya dengan BPKP.
"Kementerian PUPR memandang BPKP tidak hanya sebagai mitra strategis, namun juga sebagai “Guru” dalam hal menguatkan pembangunan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi, termasuk mitra pengembangan Corruption Risk Assessment (CRA). Apapun yang kita lakukan pasti kami meminta pertimbangan BPKP," ujar Basuki.
Kepada para pegawai BPKP, Basuki menyampaikan sebagai individu pemimpin juga harus memiliki sikap berani menjadi contoh, tidak hanya memberi contoh.
Dengan begitu, sikap integritas dan profesionalisme akan menular kepada seluruh pegawai dan menjadi budaya kerja di lingkungan organisasi.
Baca Juga : BPKP Klaim Selamatkan Uang Negara Rp 117,83 Triliun dari Pemborosan
"Saya berharap agile character yang dibangun di BPKP dapat membantu dalam mewujudkan legacy berupa organisasi yang kredibel, kompeten, dan orang-orang yang amanah di Kementerian PUPR," ucapnya.
Basuki berpesan kepada para auditor muda BPKP untuk terus belajar dengan tekun dan juga profesional dalam bekerja. Profesional tidak hanya bekerja dengan integritas tetapi juga bekerja dengan hati, tanpa pamrih, ikhlas, dan setia kepada organisasi.
"Kalau di Kementerian PUPR, kami juga menerapkan pentingnya memiliki sikap akhlakul karimah. Ini penting agar kehadiran bapak/ibu dapat memberikan manfaat bagi orang lain, aman bagi orang lain, dan nyaman bagi orang lain, sehingga sebagai auditor dalam bekerja lebih nyaman, profesional, dan independen," tutup Basuki.
Comment