JAKARTA, CEKLISSATU - Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkap alasan pemerintah akan impor beras sebanyak 500 ribu ton.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Bustanul Arifin menepis anggapan bahwa kebijakan impor beras dilakukan terburu-buru dan tanpa perencanaan. Menurutnya kebijakan tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang dan koordinasi intensif dengan stakeholder terkait.
Alasan lain impor beras terlihat terburu-buru karena tidak ada penyesuaian antara data valid produksi dengan proyeksi kebutuhan.
"Kebijakan impor beras dilakukan hanya oleh Perum Bulog untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP)," kata Bustanul Arifin, Kamis 22 Desember 2022.
Cadangan beras tersebut, lanjut dia, memiliki peran penting dalam program pemerintah. Seperti penyaluran beras untuk penanggulangan bencana, stabilisasi harga, bantuan sosial, dan kegiatan pemerintah lainnya.
“Impor yang dilakukan sangat terbatas baik jumlah, waktu, dan penggunaannya. Dari sisi jumlah hanya satu koma tujuh persen dari kebutuhan nasional. Dari sisi waktu dilakukan sebelum musim panen tiba, dan penggunaannya hanya untuk menguatkan cadangan beras pemerintah,” katanya.
Selain itu, Bulog memiliki keterbatasan untuk menambah cadangan dari dalam negeri karena harga beras di pasar jauh lebih tinggi dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), yakni Rp 8.300 per kg.
“Untuk itu lah mengapa penguatan cadangan beras pemerintah dalam jangka pendek perlu dilakukan melalui impor, meskipun secara nasional produksi beras masih surplus,” terangnya.
Sebelumnya, pemerintah telah memetakan, realisasi kebijakan impor beras sebanyak 500 ribu ton akan dilakukan secara bertahap. Sebanyak 200 ribu ton beras akan masuk pada Desember 2022, dan sisanya sebanyak 300 ribu ton direncanakan tiba pada awal 2023.
Impor 2023 akan dilakukan sebelum Maret, sehingga tidak berbenturan dengan masa panen raya yang diperkirakan akan jatuh pada Maret-April 2023.
Comment