JAKARTA, CEKLISSATU – Besok Minggu (05/11/2023) jutaan orang disebut akan mengikuti aksi Bela Palestina, yang akan berlangsung di Monumen Nasional (Monas) Jakarta

Aksi Bela Palestina ini bakal diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga tokoh lintas agama.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim menyebutkan, sejumlah pejabat negara dijadwalkan hadiri aksi bela Palestina

Baca Juga : Antisipasi Kemacetan Adanya Aksi Damai Bela Palestina, KA Jarak Jauh keberangkatan Stasiun Gambir Diberhentikan di Stasiun Jatinegara.

Di antaranya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua MPR dan DPR, serta pimpinan ormas keagamaan. 

Diperkirakan, estimasi massa yang hadir sekitar dua juta orang

"Insyaa Allah dua juta akan hadir, jadi ini sudah beberapa kali demo, dan ini demo dua juta," ungkapnya.

Baca Juga : Ribuan Buruh Palestina Dipulangkan dari Israel dan Tepi Barat

Selain itu lanjut Sudarnoto, aksi ini bertujuan sebagai tekanan publik untuk melawan penjajahan Israel. 

Karena Israel telah melakukan genosida dan kejahatan perang terhadap warga Palestina

Ketua MUI Bidang Dakwah, Cholil Nafis mengatakan, aksi Bela Palestina tersebut untuk mengutuk tindakan keji Israel terhadap rakyat Palestina

Baca Juga : Rumah Sakit Kanker di Gaza Berhenti Beroperasi, Empat Pasien Meninggal

"Besok kita akan kumpul di Monas tanggal 5, bahwa masyarakat Indonesia, pemerintah, rakyat mengutuk dan marah. Terhadap apa yang dilakukan Israel di Palestina," tuturnya. 

Ia menilai, tindakan tersebut sudah menyangkut kemanusiaan dan bukan lagi soal agama. 

Dan ia berharap akan ada respon dari negarnegara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Negara-Negara Islam (OKI). 

Maupun negara-negara lainnya untuk bergerak membantu Palestina

"Kita suarakan kepada dunia bahwa masyarakat Indonesia semua lapisannya menolak. Marah dan mengutuk penjajahan Israel," tegasnya.

Cholil juga mengimbau agar ormas-ormas keagamaan maupun sosial dapat hadir pada aksi tersebut. 

Ia tidak mempersoalkan tiap ormas membawa atribut masing-masing, asal tidak bertentangan dengan NKRI.

"Kami tidak mau ada atribut bendera yang bertentangan dengan NKRI kita. Tak boleh ada yang provokasi," pungkasnya.