PAPUA, CEKLISSATU - Tiga anggota Polri ditahan oleh Propam Polda Papua terkait kaburnya Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP), tersangka kasus suap dan gratifikasi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tiga anggota polisi tersebut diduga ikut membantu kaburnya tersangka Bupati Mamberamo Tengah ke Papua Nugini.
"Memang benar saat ini tiga personel Polri ditahan di Mapolda Papua dalam kasus kaburnya RHP," kata Kabid Propam Polda Papua Kombes Gustav Urbinas kepada wartawan pada Sabtu, 16 Juli 2022.
Inisial tiga anggota yang ditahan itu adalah Aipda AI dan Bripka JW yang berasal dari Brimob dan Bripa EW dari Polres Mamberamo Tengah. Ketiganya merupakan pengawal Bupati Mamberamo Tengah.
Dari ketiga pengawal pribadi itu seorang di antaranya yakni Aipda AI saat ini diperiksa penyidik KPK karena diduga terlibat proses kaburnya RHP, Kamis, 14 Juli 2022 ke Papua Nugini melalui Skouw (Jayapura)-Wutung (PNG).
Aipda AI dilaporkan yang menyiapkan kendaraan yang dipakai untuk kabur dan menyiapkan handphone (HP) untuk RHP.
Baca Juga : Reaksi Lembaga Antirasuah Usai Terima Laporan Ada Dewas KPK Gadungan
Ketiga personel itu akan ditahan selama 30 hari dan akan diproses karena diduga melakukan pelanggaran kode etik.
"Nantinya mereka akan menjalani sidang komisi kode etik dengan ancaman hukuman pemberhentian secara tidak hormat (PTDH )," ungkap Kombes Urbinas.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap RHP, tersangka kasus suap dan gratifikasi di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua. Ia diduga melarikan diri ke Papua Nugini.
Pelaksana tugas Juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan bagi tersangka yang tidak kooperatif, KPK dapat melakukan penangkapan dan secara bertahap menerbitkan DPO.
"Siapa pun masyarakat yang mengetahui keberadaan tersangka RHP bisa melakukan penangkapan atau menginformasikan kepada KPK maupun aparat yang berwenang," katanya dalam keterangannya, Sabtu 16 Juli 2022.
Langkah tersebut bertujuan agar kasus tersebut segera dibuktikan dan memberi kepastian hukum kepada tersangka. KPK mempersilakan RHP menyampaikan hak hukumnya di hadapan penyidik sehingga penanganan perkara ini dapat segera diselesaikan.
Comment