JAKARTA, CEKLISSATU - Ratusan petani dari 22 Provinsi se-Indonesia berencana melakukan Aksi Keprihatinan Petani Kelapa Sawit Indonesia secara serentak mulai pukul 09.00-12.00 WIB pada Selasa 17 Mei 2022 besok.
Aksi keprihatinan dilakukan untuk menyikapi dampak Larangan Ekspor CPO dan minyak goreng yang berdampak langsung kepada anjloknya harga TBS (tandan buah segar) kelapa sawit di seluruh Indonesia, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit.
"Jakarta akan menjadi sentra utama Aksi Keprihatinan Petani Sawit Indonesia Selasa besok di Kantor Kemenko Perekonomian RI dan Patung Kuda Monas. Selanjutnya kami akan ke Istana Presiden bertemu Pak Jokowi untuk menyampaikan usulan kami," kata Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat ME Manurung dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin 16 Mei 2022.
Kegiatan ini akan diikuti lebih 250 peserta yang melibatkan petani sawit anggota Apkasindo dari 22 Provinsi dan 146 Kabupaten/Kota serta anak petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit (Formasi) Indonesia.
Selanjutnya, Gulat menjelaskan aksi keprihatinan ini juga dilakukan serentak di hari dan jam yang sama di 146 Kabupaten Kota DPD Apkasindo dari 22 Provinsi Apkasindo.
“Petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan berpakaian adat-budaya masing-masing. Kami ingin menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia," ujarnya.
Dalam acara aksi keprihatinan Apkasindo akan menyampaikan lima pesan kepada pemerintah.
Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi sawit.
Kedua, meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.
Ketiga, meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong). Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh Jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan apparat TNI-Polri.
"Kami yakin pasti clear kalau TNI-POLRI sudah dilibatkan. Contohnya saja program vaksin sukses dan cegah karhutla (kebakaran hutan dan lahan), hasilnya asap langsung hilang sejak 2015 sampai sekarang," ujar Doktor Lulusan Universitas Riau.
Keempat, dengan segera Pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik, biar urusan eksport di urus oleh Perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini (kelangkaan MGS) tidak bersifat musiman (tidak terulang lagi).
Kelima, meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian usupaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta ha).
"Enggak masuk akal yang 93 persen (petani swadaya) terabaikan haknya dalam harga TBS Disbun," tegas Gulat.
Apalagi hasil penelitian PPKS (Pusat Penelitian Kelapa Sawit) Medan, awal tahun 2022, sudah memberikan gambaran bahwa rendemen petani swadaya sudah diatas rendemen petani plasma.
Comment