BOGOR, CEKLISSATU - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membangun Park and Ride di Terminal Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, mendapat sorotan dari anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin alias ZM. Ia menilai pembangunan tersebut sah-sah saja direncanakan Pemkot Bogor.

Namun, kata ZM, apakah pembangunan Park and Ride tersebut masuk dalam prioritas pembangunan di Kota Bogor. Sedangkan hingga kabar tersebut mencuat ke permukaan, pemkot melalui dinas terkait sama sekali belum mengekspose rencana itu ke DPRD.

"Apakah itu prioritas. Sementara Terminal Bubulak itu saat ini boleh dikatakan hidup segan mati tak mau. Angkot saja malas masuk kesana," ucap ZM kepada wartawan pada Rabu, 13 Juli 2022.

ZM pun mempertanyakan kepentingan pemerintah membangun park and ride di lokasi tersebut. "Kepentingannya apa? Kalau untuk menekan bangkitan lalu lintas dan mengurai laju mobilitas warga ke DKI Jakarta. Selama ini di kawasan itu tak pernah bermasalah. Yang masalah itu justru di kawasan Terminal Laladon," tegasnya.

Menurut ZM, pembangunan Park and Ride di Terminal Bubulak bukan termasuk prioritas. Seharusnya Pemkot melakukan pembenahan di kawasan Cilendek, Yasmin, Semeru, dan lampu merah Laladon.

"Di Lampu Merah Laladon iru, komplit. Orang menyebrang, orang turun naik angkot, angkot ngetem dan lain sebagainya itu di lampu merah laladon. Bukan di Terminal Bubulak," imbuhnya.

Walaupun pembangunan park and ride rencananya akan menggunakan anggaran bantuan DKI Jakarta, sambungnya, tetapi Pemkot Bogor lebih baik fokus menata Simpang Laladon.

"Saran saya kordinasikan dengan kabupaten bagaimana mencari solusi supaya di lampu merah laladon tidak terjadi kemacetan. Ini kan mencari solusi, tapi yang penting kita tau mana wilayah kabupaten dan mana wilayah kota," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kota Bogor diketahui mengajukan anggaran sekitar Rp230 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta untuk belasan kegiatan yang diharapkan bisa terlaksana pada 2023 mendatang.

"Secara umum upaya kita 'ngamen' pengajuan anggaran sebesar Rp230 miliar, untuk merealisasikan kurang lebih 15 kegiatan pada tahun 2023," ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Rudy Mashudi pada Selasa, 12 Juli 2022.

Menurut Rudy, kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk dicover bantuan DKI ada di beberapa OPD, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hingga Dinas Perhubungan (Dishub).

Untuk DLH, yakni usulan pengadaan arm roll dan dump truck untuk penanganan sampah Sungai Ciliwung. Lalu pada Dinas PUPR terkait revitalisasi beberapa kolam retensi untuk penanganan banjir di DKI Jakarta.

Sedangkan Dishub, ada usulan pengadaan 10 unit bus listrik dan pembangunan Park and Ride di Terminal Bubulak. Proses pengajuan bantuan tersebut, kata dia, saat ini masuk pada fase ketiga. Setelah sebelumnya melalui usulan dan tahapan verifikasi.

"Kita masuk fase ketiga yakni ekspose secara online. Pemprov menanggapi apa yang disampaikan oleh kita," ujarnya.

Kota Bogor sangat berharap tiga usulan bantuan bisa disetujui Gubernur Anies, mengingat kegiatan-kegiatan tersebut punya dampak secara langsung terhadap ibukota.