BOGOR, CEKLISSATU - Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan, menanggapi rendahnya serapan anggaran beberapa dinas di Kabupaten Bogor memasuki akhir semester pertama tahun 2022.
Dalam kondisi itu, Iwan berbeda pandangan dengan anak buahnya sendiri di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menyebutkan bahwa serapan anggaran baru sekitar 40 persen.
Menurut Iwan, keberhasilan serapan anggaran dari dinas tidak hanya diukur dari seberapa besar uang daerah yang sudah dikeluarkan. Melainkan juga bagaimana upaya program kerja yang mereka laksanakan.
"Sekarang kalau ditanya ke BPKAD itu pasti jawabannya seberapa besar uang yang keluar. Tapi kalau saya menjawabnya itu selain uang yang keluar yang dicek, juga seberapa banyak kegiatan besar terlelangkan," jelas Iwan, Kamis (23/6/22).
Iwan mengklaim jika saat ini serapan anggaran dari dinas berada dalam posisi yang cukup baik. Dimana dari lima dinas dengan anggaran besar seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), mayoritas sudah melaksanakan lelang proyek pekerjaan.
"Saya pastikan serapan di lima dinas itu kalau pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya, sudah ada progres positif, sudah terlelangkan (proyek) yang besarnya. Sudah saya cek," katanya.
"Sekarang tinggal kita menunggu masa sanggah dari lelang tersebut. Ini kan butuh waktu juga sekitar 1 sampai 2 bulan. Setelah masa sanggah selesai, itu bisa langsung kita kerjakan," imbuhnya.
Sebelumnya, BPKAD mencatat serapan anggaran di Kabupaten Bogor baru mencapai 40 persen dari total APBD sebesar Rp7,776 triliun.
Kepala BPKAD Kabupaten Bogor, Teuku Mulya menyebutkan, ada beberapa faktor penyebabnya. Salah satunya adalah lambatnya proses tender yang dilakukan dinas pada proyek infrastruktur. Terutama pada DPUPR) dan DPKPP sebagai pemegang anggaran terbesar.
"Intinya yang (mengerjakan) infrastruktur, PUPR, DPKPP. Tapi lebih progres DPKPP karena bukan hanya infrastruktur, (karena) banyak program-program pengadaan lainnya," jelas Teuku.
Lebih lanjut dia mengatakan, rendahnya realisasi belanja infrastruktur juga dikarenakan masih banyak paket kegiatan yang proses tendernya sedang berlangsung. Untuk urusan tender, kata dia, berkaitan dengan dinas-dinas selaku pengguna anggaran.
"Kami minta agar tendernya cepat diselesaikan, agar pelaksanaannya juga bisa secepatnya dilakukan," kata Teuku.
ERUL
Comment