BOGOR, CEKLISSATU - Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tegas menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Penolakan tersebut dilakukan mulai dari pusat hingga tingkat daerah, salah satunya Kabupaten Bogor.
Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, Dedi Aroza menyebutkan jika penolakan tersebut merupakan sikap pihaknya akan keputusan pemerintah yang dinilai telah menyusahkan masyarakat.
"Kami menolak kenaikan harga BBM, karena itu memberatkan masyarakat dan langsung dirasakan dampaknya oleh pedagang keliling, pengemudi ojek, pengemudi angkot, buruh dan petani," tegas Dedi dalam keterangan persnya di Kantor DPD PKS Kabupaten Bogor, Rabu 7 September 2022.
Baca Juga : Unjuk Rasa Komplek Pemda, Buruh Sindir DPRD Bogor Tukang Palak
PKS menilai kenaikan harga BBM tersebut juga tak sebanding dengan penghasilan yang didapat oleh masyarakat terutama mereka yang berada di golongan ekonomi menengah ke bawah.
"Daya beli belum begitu pulih pasca pandemi, di sisi lain harga-harga merangkak naik. Kebijakan kenaikan harga BBM ini menimbulkan efek domino yang makin mencekik rakyat kecil," jelas Dedi.
"Pemerintah harus berani membatalkan keputusan ini untuk memulihkan ekonomi rakyat. Dan kami akan mengawal semua aspirasi penolakan kebijakan kenaikan harga BBM untuk kemudian disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan diteruskan kepada Pemerintah Pusat," sambungnya.
Diketahui, dalam kebijakan tersebut, pemerintah diketahui telah menaikkan harga BBM cukup tinggi. Dimana untuk harga pertalite dari sebelumnya Rp7.650 kini menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter, dan pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.
Comment