NEW YORK, CEKLISSATU – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi melakukan aksi Walk Out saat open debate alias debat terbuka di Dewan Keamanan (DK) PBB. 

Hal itu ia lakukan bersama sejumlah diplomat lainnya setelah Dubes Israel untuk PBB, Gilad Erdan berpidato di DK PBB.

Aksi walk out sudah terlihat dari sikap yang ditunjukkan Indonesia sebagai kecaman terhadap aksi militer Israel di jalur Gaza, Palestina, selama ini.

Sikap jelas dan tegas Indonesia juga sebelumnya telah disampaikan Retno Marsudi melalui open debate atau debat terbuka DK PBB di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Selasa (23/1/2024).

Baca Juga : Menlu RI Retno Marsudi Walk Out Ketika Dubes Israel Pidato di Dewan Keamanan PBB

Menlu RI Retno Marsudi mengajukan tiga tuntutan sembari menyoroti pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 18 Januari lalu, yang menyebut Israel tidak akan mengizinkan Negara Palestina berdiri.

Retno Marsudi menyebutkan, aksi militer Israel saat ini telah meluas di luar Gaza. 

Hal tersebut merupakan ancaman perang terbuka di Timur Tengah yang membahayakan dan sangat nyata.

"Untuk itu, dalam pernyataan saya tekankan pentingnya tiga hal," tegas Retno Marsudi.  

Pertama, pentingnya menyetujui resolusi gencatan senjata segera dan permanen.

Baca Juga : Rumah Sakit Indonesia di Gaza Diserang Israel, Retno Marsudi: Itu Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional

Retno mengingatkan pentingnya menyediakan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza yakni memulai upaya rekonstruksi pasca konflik dan proses solusi dua negara.

Selain itu, penting untuk terus mendukung upaya Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza.

Kedua, lanjut Retno Marsudi, menerima Palestina sebagai anggota penuh PBB.

"Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih jauh oleh Israel," terangnya.

Ketiga, menghentikan pasokan senjata ke Israel lantaran setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh warga sipil tidak bersalah.

"Dalam pernyataan, saya tegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas aksinya, termasuk kekejaman yang mereka lakukan di Gaza,” tegas Retno Marsudi.

Dalam tuntutannya, Retno Marsudi juga menyoroti kegagalan DK PBB dalam menegakan resolusi terkait konflik Israel-Palestina.

"Saya juga menyampaikan ke mana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum?” ucap Retno Marsudi.

Retno Marsudi juga menanyakan apakah lebih dari 25 ribu warga Palestina yang telah tewas, termasuk bayi dan anak-anak yang kelaparan dan kedinginan, masih dianggap terlalu sedikit untuk memicu tindakan segera dari DK PBB.

"Apakah lebih dari 25 ribu nyawa yang telah melayang, ditambah dengan semakin banyaknya yang sekarat, karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, masih terlalu sedikit untuk kita segera bertindak?” tegas dia.

Diketahui, tidak lama setelah menyampaikan tuntutannya, Menlu Retno Marsudi ikut walk out saat debat terbuka di DK PBB tersebut. 

Walk out sebagai bentuk protes terhadap perlakuan tidak adil Israel terhadap Palestina.

Sementara itu, Sekjen PBB, Antonio Guterres, juga mengutuk penolakan Israel terhadap pendirian Negara Palestina pasca-peristiwa Gaza.

Ia mengungkapkan bahwa penolakan ini tidak dapat diterima dan harus diakhiri.

Guterres menegaskan bahwa "pendudukan Israel harus berakhir" dan bahwa hak rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri merupakan prasyarat bagi perdamaian dunia.