Pemerintah Bakal Setop Ekspor Tembaga pada Juli 2023

JAKARTA, CEKLISSATU – Usai pemerintah mengumumkan menyetop ekspor bahan mentah bauksit, kali ini pemerintah kembali mengumumkan akan mulai menyetop ekspor tembaga pada Juli 2023 mendatang.

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, melalui akun resmi YouTube Sekretariat Presiden, Selasa 31 Januari 2023.

"Yang pertama kan kami akan menyetop ekspor bauksit dan Bapak Presiden sudah mengumumkan itu. Realisasinya adalah kami mencari investasi yang bagaimana memberikan nilai tambah pada bahan baku bauksit. Kedua tembaga, yang sebentar lagi kan bulan Juli setop (ekspor) secara undang-undang," ucap Bahlil.

Penyetopan ekspor tembaga tersebut, disadari oleh pemerintah, akan sangat berdampak besar pada perusahaan tambang, di antaranya, PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Bahlil mengatakan kebijakan penghentian ekspor nikel, bauksit, dan tembaga merupakan upaya pemerintah menjadikan Indonesia menjadi negara maju melalui hilirisasi.

Hal itu lantaran pembangunan pabrik pengolahan bahan mentah tambang (smelter) milik perusahaan tersebut belum rampung.

Oleh karena itu, pemerintah tengah mencari solusi agar perusahaan-perusahaan tambang tersebut tetap bisa menjaga kesinambungan kegiatan operasi penambangan.

"Tapi intinya negara harus konsisten untuk membangun hilirisasi, enggak boleh ada gerakan-gerakan tambahan. Kita sudah harus sadar secara kolektif bahwa hilirisasi adalah instrumen untuk Indonesia menuju dari negara-negara berkembang menjadi negara maju," ujar Mantan Ketua Hipmi tersebut.

Bahlil sadar bahwa kebijakan pemerintah tersebut bakal ditentang kalangan pelaku usaha. Namun pemerintah tetap menjalankan hilirisasi agar Indonesia menjadi negara maju.

"Saya tahu pasti ada yang kurang berkenan dengan hal ini karena saya mantan pengusaha. Ekspor barang mentah itu pendapatannya cepat, tapi kalau bangun hilirisasi butuh capex (belanja modal). Ini bukan persoalan Bahlil, bukan persoalan Presiden atau bukan persoalan Pak Didi (Peneliti Indef), ini persoalan rakyat bangsa dan negara dan kedaulatan negara kita," tutup Politisi Partai Golkar itu.