JAKARTA, CEKLISSATU - Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto menyebut bahwa data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Wilayah Jakarta Barat, masih jauh dari data kepesertaan BPJS Kesehatan yang sudah mencapai 100%.

Dijelaskan Uus, 45% data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta Barat, terdiri dari 45,99 % data pekerja penerima upah, dan 24,88% data bukan penerima upah.

Pihaknya bersama jajaran berkomitmen untuk mensukseskan program BPJS Ketenagakerjaan. Ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta Barat.

Kepala Kantor Cabang Jakarta BPJS Ketenagakerjaan Grogol Rommi Irawan M mengatakan bahwa Launching "Gerakan Bersama" Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja bukan Penerima Upah terlaksana berkat kolaborasi antara Pemerintah Kota Jakarta Barat dengan BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta.

IMG-20231130-WA0012.webp
BPJSTK

"Program Gerakan Bersama ini merupakan rumah besar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan penerima upah yang terdiri dari, Gerakan Bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Gerakan Bersama UMKM, Gerakan Bersama RT RW dan mitra pemerintah, dan Gerakan Bersama Edukasi," katanya.

Lebih lanjut, Kacab Rommi menyampaikan bahwa perusahaan wajib berpartisipasi dalam program sertakan BPJS Ketenagakerjaan ini. 

Program Gerakan Bersama SERTAKAN sudah melindungi 20 Ribu Pekerja rentan BPU, perusahaan yang ikut berpartisipasi melaksanakan Gerakan Bersama di antaranya Ammana Fintek Syariah, BCA, Majapahit Solusi, Pupuk Indonesia, Yayasan Bina Nusantara, Kawan Lama, Supra Boga Lestari, STIE Trisakti, Universitas Esa Unggul.

Launching "Gerakan Bersama" Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja bukan Penerima Upah ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto. Selain itu juga dilakukan penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, penyerahan data pekerja informal di lingkungan kecamatan secara simbolis dan penyerahan klaim.