JAKARTA, CEKLISSATU - Seiring dengan pengendalian pandemi di Indonesia yang kian membaik, anggaran dan belanja khusus penanganan Covid-19 pada tahun 2023 ditiadakan. Meski begitu, Pemerintah tetap mengalokasikan anggaran kesehatan reguler yang ditambah jumlahnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, anggaran kesehatan reguler tahun 2023 naik sebesar Rp169,8 triliun. Namun, tidak ada alokasi khusus Covid-19 seperti halnya tahun 2020 sampai 2022.
Apabila dilihat, alokasi anggaran tahun 2023 menurun, tetapi angka itu tidak lagi memasukkan dana khusus Covid-19. Sebagai pembanding, alokasi tahun 2022, yakni anggaran kesehatan reguler di angka Rp130,4 triliun, kemudian ditambah anggaran Covid-19 Rp82,4 triliun, sehingga total digabungkan menjadi Rp212,8 triliun.
"Untuk anggaran kesehatan, saya hanya menjelaskan levelnya saja. Kalau dilihat angkanya sepertinya turun. Yang paling tinggi tahun 2021, karena kita di tengah-tengah varian Covid-19 dan vaksinasi," ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers: Nota Keuangan & RUU APBN 2023 pada Selasa, 16 Agustus 2022.
"Ini menyebabkan anggaran yang luar biasa besar dari belanja kita di bidang kesehatan, yang mana kita mencapai lebih dari Rp100 triliun untuk kesehatan yang berhubungan dengan Covid-19."
Secara umum, anggaran kesehatan tahun 2023 sebesar Rp169,8 triliun terdiri dari:
Belanja K/L Rp104,8 triliun
Belanja non K/L Rp15,9 triliun
Transfer ke Daerah Rp49,1 triliun
Menurut Sri Mulyani, anggaran kesehatan reguler tahun 2023 sebesar Rp169,8 triliun termasuk kenaikan besar dibanding tahun 2022 yang di angka Rp130,4 triliun.
Di sisi lain, ia membeberkan pembiayaan pasien Covid-19 yang membengkak dalam tiga tahun pandemi berlangsung.
"Kita lihat (alokasi dana) tanpa Covid-19 Rp169,8 triliun itu adalah kenaikan yang cukup besar. Saya akan sampaikan di sini ya," paparnya.
"Untuk belanja Covid-19 khusus penanganan pasien tahun 2020 sebesar Rp14,5 triliun, tahun 2021 kita membayar lebih dari Rp62,7 triliun plus Rp20 triliun tagihan. Jadi total Rp82 triliun lebih, tepatnya Rp83,3 triliun dan tahun ini kita masih punya tagihan Rp7,9 triliun," tambahnya.
Dalam alokasi anggaran 2023, Menkeu Sri Mulyani berharap pembiayaan pasien Covid-19 dan tagihan Covid-19 dengan ratusan triliun rupiah tak ada lagi. Sebab, diharapkan status pandemi tahun depan dapat dicabut oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Kalau kita anggap pasien-pasien Covid-19 sudah tidak ada atau sangat minimal, karena kita berharap tahun depan tidak lagi menjadi pandemi atau (masuk) endemi, maka seluruh biaya-biaya yang ratusan triliun tadi tidak akan lagi ada," harapnya.
"Namun, belanja kesehatan tetap kita naikkan dari Rp130,4 triliun ke Rp169,8 triliun," ujarnya.
Comment