BOGOR, CEKLISSATU - Aksi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Pakuan dan Institut Pertanian Bogor (IPB) di depan gedung DPRD Kota Bogor berakhir ricuh, bahkan sampai merobohkan gerbang utama pada Jumat, 9 September 2022.
Pantauan dilapangan, aksi merobohkan gerbang dan membakar ban bekas di depan gedung DPRD Kota Bogor merupakan rasa kekecewaan mahasiswa lantaran tidak bertemu dengan semua anggota DPRD, melainkan hanya bertemu satu anggota dewan sebagai perwakilan DPRD yakni Anna Mariam Fadhilah.
"Kami kecewa tidak bertemu semua anggota dewan, maka dari itu pelampian kami merobohlan gerbang dan bakar ban," ucap Koordinator Lapangan (Korlap) Fadhil Ismayana kepada awak media.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMI menggunakan jas almamater bewarna biru menggelar aksi unjuk rasa terkait kebijakna pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Awalnya aksi mahasiswa hanya berlangsung di depan gerbang DPRD Kota Bogor, namun sekitar pukul 15:00 WIB mahasiswa dipersilahkan masuk kedalam gedung untuk bertemu anggota dewan dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.
Diruang serbaguna, mahasiswa di terima oleh Anggota Komisi l DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah. Tak berselang lama, mahasiswa menginginkan untuk menghadirkan anggota dewan lainnya dari fraksi-fraksi lain untuk beraudiensi bersama mahasiswa.
Namun, keinginannya tak diindahkan sehingga menyulut emosi para mahasiswa untuk keluar ruangan. Saat diluar gerbang, mahasiswa langsung merobohkan gerbang DPRD Kota Bogor dan membakar ban untuk meluapkan kekesalannya.
"Lonjakan harga minyak dunia disebabkan oleh perang Ukraina dan Rusia, padahal dua hari yang lalu harga minyak dunia itu menurun 95 USD," ungkap Fadhil.
Menurut Fadhil, adanya pembengkakan APBN yang meliputi BBM bersubsidi, PLN, gas bersubsidi dan pembangunan IKN di Kalimantan, pada faktanya masih banyak BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran untuk masyarakat menengah kebawah.
"Kenaikan harga BBM ini mengakibatkan kebutuhan masyarakat yang meningkat sehingga itu akan mengganggu kestabilan nasional yang nantinya akan memicu gejolak massa diman-mana akibat dari kebutuhan pokok sandang, pangan, papan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kemiskinan, kemelaratan, ketertindasan, kezaliman yang menimpa kepada rakyat menengah kebawah ini sangat kejam dan biadab terhadap rakyat," jelasnya.
Distribusi BBM bersubsidi masih banyak kecacatan, lanjutnya, dalam pengelolaan dan manajemen pemerintah terhadap masyarakat, sehingga banyak yang tidak tepat sasaran.
"Oleh karena itu, PMII Komisariat Universitas Pakuan dan Institut Pertanian Bogor menyatakan sikap bahwa menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Mendesak DPRD Kota Bogor untuk menyampaikan penolakan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi Pertalite dan Solar. Mendesak DPRD Kota Bogor untuk mendukung kebijakan subsidi yang tepat sasaran," katanya.
Comment