BEKASI, CEKLISSATU  – Duka mendalam masih menyelimuti keluarga almarhumah Adelia yang berpulang akibat kecelakaan Kereta Rel Listrik (KRL) dengan Argo Bromo Anggrek pada 27 April 2026. Di tengah kehilangan tersebut, negara hadir memastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan perlindungan dan kepastian haknya.


Almarhumah Adelia diketahui telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak Januari 2026. Meski masa kepesertaan baru berjalan empat bulan, manfaat perlindungan tetap berlaku penuh dengan total santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Meninggal yang diberikan sebesar Rp 298 juta.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh bersama Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Ujang Romli mengunjungi keluarga almarhumah Adelia di kediamannya di Cibitung, Jawa Barat untuk menyampaikan belasungkawa yang tulus atas kepergian almarhumah. Kehadiran Wakil Komisi IX DPR RI dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan menjadi wujud nyata kepedulian dan komitmen negara dalam melindungi pekerja Indonesia.

Baca Juga: Perkuat Perlindungan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Jalin Kerja Sama Strategis dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah


Nihayatul menyampaikan bahwa peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam melindungi setiap pekerja Indonesia, terutama dalam situasi risiko yang tidak terduga. 


“Hari ini kami dari Komisi IX DPR RI dan BPJS Ketenagakerjaan, bertakziah ya ke keluarga Adelia yang menjadi korban kecelakaan kereta api dan sekaligus menyerahkan santunan Jaminan Kematian, tadi sudah diserahkan santunan kepada ahli waris, semoga santunan ini bisa bermanfaat buat keluarga tentu ini bukan untuk mengganti nyawa dari Adelia,” ungkap Nihayatul.


Nihayatul juga menambahkan agar seluruh pemangku kepentingan, khususnya pemberi kerja, untuk memastikan kepatuhan dalam mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga apabila terjadi risiko, pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.